Said Abdullah Nilai Doktrin Pertahanan Semesta Prabowo Masih Relevan pada Era Modern

JawaPos.com - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menilai doktrin pertahanan semesta yang diusung Presiden Prabowo Subianto sangat relevan dengan dinamika geopolitik dan ancaman global di era modern saat ini. Menurutnya, tantangan pertahanan Indonesia tidak lagi hanya berbentuk perang konvensional, tetapi juga mencakup ancaman multidimensi seperti politik, ekonomi, budaya, dan siber.

Pernyataan ini disampaikan Said Abdullah dalam momentum HUT ke-80 TNI, yang telah diselenggarakan pada Minggu (5/10).

“Apakah kita cukup puas dengan penobatan sebagai kekuatan militer terkuat di ASEAN, dan peringkat 13 dunia oleh Global Firepower? Jawabannya tentu bukan soal puas dan tidak puas. Tetapi yang kita perlukan adalah menganalisis kembali, apakah sistem pertahanan dan jalan kita menuju Minimum Essential Force (MEF) sudah on the track,” kata Said Abdullah kepada wartawan, Senin (6/10).

Ia menjelaskan, doktrin pertahanan yang digagas Presiden Prabowo sejatinya tidak bergeser dari konsep sistem pertahanan semesta yang telah dirumuskan oleh Jenderal A.H. Nasution dalam buku Pokok-Pokok Gerilya. 

“Sifat dari sistem pertahanan semesta melibatkan seluruh rakyat dan sumber daya nasional dalam membangun pertahanan. TNI dan Polri menjadi kekuatan utama, yang ditopang oleh partisipasi aktif rakyat terlatih dalam bela negara,” jelas Said.

Menurutnya, doktrin ini masih sangat relevan di tengah bentuk-bentuk perang modern yang semakin kompleks. Sebab, dunia kini tidak hanya mengarah pada perang konvensional, tetapi juga perang politik, ekonomi, budaya, dan cyber. 

“Dalam perang non-konvensional, TNI dan Polri tentu ada keterbatasan. Karena itu diperlukan dukungan rakyat terlatih, kaum profesional yang ahli di bidangnya masing-masing, terintegrasi dengan kekuatan TNI dan Polri,” paparnya.

Said menekankan, meski medan perang kini bersifat multifront, kekuatan pertahanan konvensional tetap tidak bisa diabaikan. 

“Karena itu, MEF TNI diperlukan sebagai alat konfirmasi apakah TNI sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum pertahanan yang ideal. Untuk mencapai MEF, dibutuhkan dukungan pengembangan organisasi, kemampuan industri militer, anggaran, dan profesionalitas prajurit,” urainya.

Dari sisi organisasi, lanjut Said, sejak Presiden Prabowo menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) telah melakukan berbagai pembenahan dan penguatan struktur TNI. 

“Beliau membentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, tiga Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat, serta 100 Batalion Teritorial. Bahkan kini tengah dibangun lima Batalion Infanteri Marinir dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat,” ungkapnya.

Ketua DPP PDIP itu juga menyoroti pentingnya kemandirian industri pertahanan nasional sebagai bagian integral dari sistem pertahanan semesta. 

“Kita telah memiliki PT PAL yang mampu membuat kapal perang, PT Pindad yang memproduksi tank dan senjata tempur, serta proyek pengembangan pesawat tempur generasi 4.5 KAI KF-21 Boramae bersama Korea Selatan. Prototipe sudah ada dan sudah diuji coba, namun lajunya perlu kita percepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa profesionalitas prajurit menjadi kunci kekuatan pertahanan Indonesia. Ia menekankan, profesionalitas TNI berarti netral dari politik praktis, dan politisi sipil tidak boleh menarik TNI ke arena politik. 

“Prajurit TNI harus fokus pada tugas pertahanan negara dengan disiplin, loyalitas, dan kemampuan tempur yang tinggi. TNI dibangun dengan merit system yang ketat, di mana prestasi menjadi dasar kenaikan pangkat,” pungkasnya.