Anggaran Kemandirian Pesantren Tiap Tahun Meningkat, Total Kucuran Dananya Tembus Rp 550 Miliar

Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag sekaligus istri dari Menag Helmi Halimatul Udhmah (tengah) meninjau produk hasil pemberdayaan ekonomi pesantren. (Humas Kemenag)

JawaPos.com - Pemerintah berupaya menjadikan pesantren tidak hanya pusat ilmu dan dakwah. Tetapi juga sebagai pusat perekonomian di tengah-tengah masyarakat. Total anggaran Rp 550 miliar sudah dikucurkan ke pesantren lewat program Kemandirian Pesantren.

Program Kemandirian Pesantren sudah digulirkan Kemenag sejak 2021 lalu. Total anggarannya mencapai Rp 550 miliar. Sebanyak 3.600 unit pesantren sudah merasakan kucuran dana segar untuk mendorong kegiatan ekonomi masing-masing.

Direktur Pesantren Kemenag Basnang Said mengatakan anggaran untuk kegiatan Kemandirian Pesantren meningkat setiap tahunnya. Dia mengatakan di tahun pertama, dialokasikan Rp 37,45 miliar.

Pada tahun kedua atau 2022 meningkat jadi Rp 46 miliar. Lalu naik tajam jadi Rp 245,55 miliar di 2023. Total sampai dengan tahun keempat atau 2024 dana Kemandirian Pesantren menyentuh Rp 550 miliar lebih.

Program Kemandirian Pesantren mendapatkan dukungan dari Penasihat Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kemenag Helmi Halimatul Udhmah. Di sela gelaran Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK) Internasional ke-1 Tahun 2025 di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan dia mengatakan pesantren tidak hanya jadi pusat ilmu dan dakwah.

Dia mencontohkan lewat kegiatan expo tersebut, menjadi bukti nyata kontribusi pesantren dalam membangun kemandirian ekonomi umat. "Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga motor penggerak ekonomi masyarakat. Dengan kemandirian ekonomi, pesantren semakin berdaya dan berkontribusi bagi bangsa," ujarnya.

Helmi menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Agama terus memberikan perhatian besar bagi penguatan pesantren. Salah satunya melalui Program Kemandirian Pesantren yang memberikan bantuan inkubasi bisnis, pelatihan, dan pendampingan.

Hingga saat ini, Kemenag telah menyalurkan bantuan kepada 4.186 pesantren, di mana lebih dari seribu di antaranya telah memiliki badan usaha mandiri. Selain itu, telah berdiri pula lebih dari 2.300 koperasi pesantren yang tersebar di berbagai daerah.

Menurutnya, penguatan ini bukan hanya bertujuan agar pesantren dapat memenuhi kebutuhan internal, tetapi juga untuk memperkuat fungsi pemberdayaan masyarakat.

"Jika setiap pesantren memiliki unit usaha yang berkembang, maka akan tumbuh economy hub berbasis pesantren. Ekonomi yang tumbuh dari pesantren ini tidak hanya menopang kehidupan para santri, tetapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar," paparnya.

Ketua Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama, Sinarliati Kamaruddin, menegaskan bahwa acara ini memiliki makna mendalam. Di satu sisi, MQK menjadi tradisi intelektual Islam yang diwariskan ulama lintas generasi. Di sisi lain, expo menjadi bukti nyata bahwa pesantren adalah pusat pemberdayaan masyarakat dan penggerak ekonomi umat.

"Kedua kegiatan ini saling melengkapi. MQK menegaskan peran pesantren sebagai benteng ilmu dan akhlak, sementara expo ini menegaskan pesantren sebagai motor kemandirian dan kesejahteraan umat. Inilah harmoni yang indah: pesantren sebagai pusat keilmuan sekaligus pusat pemberdayaan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DWP UP Ditjen Pendidikan Islam Kiptiyah Suyitno melaporkan bahwa expo kali ini tidak hanya berasal dari pesantren penerima bantuan, tetapi juga melibatkan UMKM dan organisasi di Sulawesi Selatan. Expo menghadirkan beragam produk, mulai dari kitab keislaman hingga kerajinan, kuliner halal, dan inovasi teknologi santri.

"Kita percaya bahwa kemandirian pesantren bukan hanya sebatas pada kemampuan mencetak generasi yang alim dalam ilmu agama, tetapi juga generasi yang tangguh, kreatif, dan berdaya saing di tengah dinamika global," tegasnya.