Amnesty Desak Pembentukan TGPF Independen Kerusuhan Demo, Sebut Keluarga Berhak Dapat Keadilan

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak memahami fakta demonstrasi yang berujung kerusuhan pada akhir Agustus 2025 lalu. Sebab, Prabowo menyebut para perusuh bukan aktivis dan pejuang keadilan.

Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI), Usman Hamid pun mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen untuk mengungkap fakta di balik kerusuhan Agustus lalu. Ia menegaskan, rakyat berhak tahu apa fakta sebenarnya di balik kerusuhan akhir Agustus lalu. 

"Keluarga korban berhak untuk mengetahui kebenaran dan mendapatkan keadilan atas kematian anggota keluarga mereka,” kata Usman kepada wartawan, Selasa (30/9).

Direktur Amnesty Internasional Indonesia itu menegaskan, pembentukan TGPF independen itu semakin penting, mengingat pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang terbaru dalam acara Musyawarah Nasional (Munas) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), tidak memahami fakta-fakta kerusuhan demonstrasi Agustus 2025.

“Pernyataan itu menunjukkan kesan seolah-olah Presiden tidak tahu fakta-fakta yang terjadi saat kerusuhan pada akhir Agustus. Atau sebenarnya Presiden tidak mau tahu,” tegas Usman. 

Usman menjelaskan, seharusnya Presiden Prabowo meminta informasi dari Mabes Polri, Badan Intelijen Keamanan (BIK), Badan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Intelijen Strategis (Bais) khususnya terkait keterlibatan aparat militer dan intelijen tempur dalam kerusuhan tersebut. 

“Kemampuan membakar sejumlah Gedung-Gedung pemerintahan seperti DPRD maupun tindakan lain seperti penyerangan markas polisi dan penjarahan anggota DPR RI beserta rumah Menteri Keuangan mustahil dilakukan jika hanya oleh masyarakat biasa,” cetus Usman.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Public Virtue Research Institute, Muhammad Naziful Haq, menyesalkan negara belum serius melakukan perubahan berbagai kebijakan sosial ekonomi yang diprotes oleh para demonstran. 

“Pernyataan Prabowo juga menyesatkan. Padahal jelas rangkaian unjuk rasa 25 Agustus hingga 2 September 2025 ialah bentuk kemarahan rakyat atas kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat selaku pemilik kedaulatan,” ucap pria yang akrab disapa Nazif. 

Nazif menyebut, demonstrasi Agustus 2025 lalu membawa agenda yang jelas. Hal ini tercermin dalam tuntutan 17+8, ditambah 8 tuntutan ekonomi, perubahan aturan parpol dan sistem pemilu, 9 isu reforma agraria sejati, resolusi pelanggaran HAM berat dan tuntutan lainnya. 
 
“Intinya, rakyat mempertanyakan ketidakadilan hukum dan ketimpangan sosial ekonomi, akibat kerusakan alam, korupsi-kolusi-nepotisme, dan praktik otoriter yang mendisfungsidemokrasi. Negara seharusnya memahami dan mendengarkan kemarahan rakyat yang demikian dengan memenuhi seluruh tuntutan. Faktanya, negara lambat, tidak cakap, tidak serius, dan tidak bertanggungjawab dalam mengubah kebijakan yang dipersoalkan,” urai Nazif.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa kerusuhan yang terjadi dalam unjuk rasa Agustus lalu bukan dilakukan oleh aktivis maupun pejuang demokrasi.

"Ini bukan aktivis, bukan pejuang demokrasi, bukan pejuang keadilan. Mereka hatinya jahat, they're evil (mereka jahat), mereka zalim, mereka ingin buat kekacauan, mereka ingin mengadu domba," pungkas Usman dalam Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9).