Budiman Sudjatmiko Sebut Program Kerakyatan Presiden Prabowo Berbasis Makro Ekonomi, Bukan Populis

JawaPos.com-Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menegaskan program-program kerakyatan pemerintahan Presiden Prabowo bukanlah program populis. Melainkan memiliki landasan makro-ekonomi yang kuat.

Hal ini dia sampaikan merespons kritik dari Aliansi Ekonom Indonesia yang menilai program kerakyatan pemerintah hanya bersifat populis.

“Aliansi Ekonom Indonesia menganggap seolah program kerakyatan pemerintah itu tanpa substansi. Padahal, jika ditelaah lebih dalam, program Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) memiliki muatan ekonomi makro-struktural yang lebih luas daripada sekadar bagi-bagi bantuan,” kata Budiman di Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut dia, dari sisi substansi maupun kerangka teori makro ekonomi, program Prabowo jauh dari ciri populisme. Dia mencontohkan MBG yang tidak hanya menyentuh konsumsi, tetapi juga membuka pasar stabil bagi petani, peternak, dan industri pangan lokal. 

“Populis biasanya berarti program jangka pendek, konsumtif, dan tidak membangun basis produksi. MBG justru menciptakan insentif produksi dalam negeri,” tegas Budiman.

Dia menjelaskan, Sekolah Rakyat salah satu investasi jangka panjang yang membentuk sumber daya manusia produktif, sementara Kopdes Merah Putih memperkuat kelembagaan ekonomi desa dan mendorong industrialisasi berbasis komunitas. 

“Ini semua bukan sekadar penyaluran subsidi, melainkan penguatan basis produksi di tingkat akar rumput,” papar Budiman.

Budiman juga menekankan, program kerakyatan Presiden Prabowo selaras dengan teori ekonomi Keynesian yang menekankan stimulus dari sisi permintaan. Dia menyebut, MBG sebagai belanja pemerintah yang mampu mendorong permintaan pangan dan memberi efek pengganda pada sektor pertanian, nelayan, hingga logistik. 

Sekolah Rakyat, lanjutnya, berfungsi sebagai investasi publik dalam SDM, sementara Kopdes Merah Putih memperkuat basis industri komunitas. Namun, kata Budiman, program-program tersebut tidak hanya mencerminkan perspektif Keynesian, melainkan juga Hayekian. 

“Kopdes Merah Putih memberdayakan masyarakat desa sebagai aktor utama, bukan hanya negara. Sekolah Rakyat meningkatkan kapasitas individu agar produktif dalam sistem ekonomi pasar sosial. MBG juga bisa dilihat sebagai koreksi atas kegagalan pasar dalam menyediakan gizi layak bagi anak-anak miskin,” jelas Budiman.

Dia menilai ada tiga dampak utama dari program kerakyatan Prabowo, yaitu penciptaan lapangan kerja, penguatan industri, dan pengembangan SDM. 

“Sekolah Rakyat butuh guru, Kopdes Merah Putih menciptakan wirausaha desa, dan MBG meningkatkan permintaan agroindustri. Semua ini berkontribusi pada peningkatan produktivitas nasional sesuai teori pertumbuhan endogen,” urai Budiman.

Lebih lanjut, Budiman menyatakan program MBG, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih merupakan kombinasi intervensi negara untuk menciptakan demand sekaligus memperkuat basis produksi rakyat. 

“Dengan kata lain, program kerakyatan Pak Prabowo bisa dipandang dari perspektif Keynesian, Hayekian, maupun teori pertumbuhan endogen. Jadi jelas, ini bukan sekadar program populis, melainkan strategi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” tandas Budiman.