Kirim Pesan untuk Presiden Prabowo dan Pemerintahannya, Beberapa Tokoh Bangsa: Rakyat Sudah Murka Menyaksikan Tingkah Elite

Allisa Wahid mewakili Gerakan Nurani Bangsa menyampaikan pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya pada Rabu (3/9). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)

JawaPos.com - Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa mengirim pesan kebangsaan kepada Presiden Prabowo Subianto dan pemerintahannya. Mereka mengingatkan kepada elite bahwa saat ini rakyat sudah murka. 

Gerakan Nurani Bangsa sebagai gerakan etis non partisan, kata Putri Gusdur Allisa Wahid, mengingatkan Presiden Prabowo bahwa kemanusiaan dan keberpihakan kepada rakyat harus menjadi landasan pijak dan orientasi utama dalam membuat serta melaksanakan kebijakan negara. Khususnya dalam urusan pengelolaan kehidupan bangsa. Para tokoh itu meminta segala bentuk kekerasan dihentikan. 

”Hentikan segala tindak kekerasan dan represifitas dalam menangani aksi unjuk rasa sebagai bagian dari kebebasan berpendapat dan berekspresi,” kata dia di hadapan awak media, saat menggelar konferensi pers di Griya Gus Dur, Jakarta Pusat (Jakpus) pada Rabu (3/9). 

Para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa menyebut, saat ini rakyat sudah murka menyaksikan sebagian elit penguasa, baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta aparat penegak hukum yang tidak sensitif dan berempati kepada beban rakyat yang terus membesar. Untuk itu, para tokoh itu meminta agar presiden dan jajaran segera bersikap.

”Kepala Negara harus secepatnya memimpin dan memerintahkan semua jajaran institusi negara untuk bersikap berdasar nilai etika, kebersahajaan, dan asas kepatutan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat luas yang hilang,” ungkap Allisa. 

Beberapa tokoh yang diantaranya terdiri atas Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid (istri Gusdur), Kardinal Ignatius Suharyo, Franz Magnis Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, dan Laode M. Syarif menyarankan agar presiden segera memerintahkan kepolisian secepatnya mengevaluasi dan menata ulang kepemimpinan dan kebijakannya. 

”Agar tidak menimbulkan tindakan eksesif yang melanggar hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara lainnya,” ucap Allisa. 

Presiden juga diminta menjaga stabilitas ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan warga dengan menegakkan keadilan ekonomi serta melaksanakan pengelolaan APBN secara transparan, akuntabel dan tidak ugal - ugalan. Kemudian presiden harus menghapus segala biaya tunjangan dan fasilitas pejabat publik yang berlebihan. Sebab, telah memboroskan keuangan negara. 

”Seluruh jajaran pemerintahan bekerja keras melakukan inovasi dan memperkuat program kesejahteraan sosial. Bukan sebaliknya, memperbanyak pajak dan mengurangi program-program pemenuhan hak dasar. Program yang berdampak pada berkurangnya pemenuhan hak dasar kesejahteraan rakyat harus dikoreksi dan diatur ulang,” terang dia. 

Alisa menambahkan, Gerakan Nurani Bangsa meminta presiden memastikan berjalannya prinsip supremasi sipil dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia, serta menguatkan kembali TNI-Polri yang profesional dan fokus pada tugas pokok fungsinya. Para tokoh tersebut, juga ingin presiden membangun kesadaran publik secara persuasif. 

”Menumbuhkan prinsip saling jaga antarsesama warga masyarakat, tanpa kekerasan dan tidak melakukan tindakan perusakan serta penjarahan. Mengajak semua pemuka agama, kaum budayawan, akademisi, pimpinan tempat ibadah, dan semua elemen masyarakat untuk terus menerus mendoakan dan ikut secara aktif menjaga keselamatan bangsa dan negara tercinta,” jelasnya.