Amnesty International Desak Polisi Bebaskan Direktur Lokataru Delpedro, Usut Kematian 10 Korban dalam Aksi Unjuk Rasa

JawaPos.com - Aksi massa berujung rusuh kini tengah diproses hukum oleh aparat kepolisian. Direktur Lokataru Foundation Delpedro Marhaen termasuk salah seorang yang menjadi tersangka. Atas langkah itu, Amnesty International Indonesia buka suara. Amnesty menuntut polisi membebaskan Delpedro dan mengusut kematian 10 korban dalam aksi massa yang terjadi belakangan ini. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyampaikan bahwa pihaknya menyesalkan penangkapan Delpedro oleh Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, Amnesty mendapat informasi bahwa beberapa nama lain seperti Khariq Anhar di Banten, Syahdan Husein di Bali, serta dua pendamping hukum dari YLBHI masing-masing di Manado dan Samarinda mengalami hal sama. 

”Bahkan terakhir, muncul gejala pengerahan pamswakarsa yang dapat mendorong konflik horizontal di masyarakat. Ini semua menunjukkan negara memilih pendekatan otoriter dan represif daripada demokratik dan persuasif. Tuduhan pun memakai pasal-pasal karet yang selama ini dikenal untuk membubuhkan kritik. Ini harus dihentikan. Bebaskanlah mereka,” kata Usman. 

Alih-alih memproses hukum para aktivis yang selama ini memperjuangkan penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi, Usman mendesak agar aparat kepolisian mengusut tuntas tewasnya sejumlah korban dalam aksi massa di Jakarta dan daerah lainnya. Menurut dia, pengusutan kematian warga sipil yang berjatuhan saat aksi terjadi sangat penting. 

”Negara seharusnya melakukan investigasi independen yang melibatkan tokoh-tokoh dan unsur masyarakat yang memiliki integritas dan keahlian. Komnas HAM harus segera melakukan penyelidikan pro justitia atas terbunuhnya sepuluh warga sipil selama aksi unjuk rasa,” ujarnya.

Negara, lanjut Usman, harus mau bekerja sama dengan Komnas HAM dalam memastikan mereka yang bertanggung jawab atas kematian para korban dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut dia, polisi berwenang menindak setiap peristiwa pidana namun harus tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip HAM yang berlaku.

”Semestinya negara hadir dengan manusiawi, yaitu mendengarkan tuntutan warga, menghormati kebebasan berekspresi, serta menegakkan hukum secara adil. Tanpa itu, pernyataan presiden hari Minggu lalu bahwa negara menghormati dan terbuka terhadap kebebasan penyampaian pendapat dan aspirasi masyarakat hanya slogan kosong yang dikubur oleh praktik otoriter melanggar HAM,” jelasnya.