Gempar Serukan Perdamaian Usai Kerusuhan Demo, Desak Penegakan Hukum Harus Transparan dan Gaya Hidup Sederhana Pejabat

Presiden Prabowo Subianto melakukan audiensi dengan ormas keagamaan. (Istimewa)

JawaPos.com - DPP Generasi Muda Pembaharu (Gempa) Indonesia meminta kerusuhan unjuk rasa yang terjadi sejak 25 Agustus 2025 segera diakhiri. Jatuhnya korban jiwa maupun luka tidak boleh terus terjadi.

Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP Gempar Indonesia Yohanes Sirait usai menghadiri silaturahmi dengan Presiden RI Prabowo Subianto, Tokoh Agama, Pimpinan Parpol, Organisasi Kepemudaan dan Pimpinan Serikat Buruh di Istana Negara pada Senin (1/9).

"Tanpa mengurangi tujuan dari aspirasi masyarakat, kekisruhan ini harus diakhiri. Mari segenap elemen bangsa kita berdamai, jangan sampai ada lagi jatuh korban jiwa. Enough is enough," ujar Yohanes.

Dia menilai, tindakan anarkis telah mencederai semangat demokrasi Indonesia. Meski begitu, Gempar mendorong penegakan hukum secara transparan terhadap pelaku anarkis, termasuk aparat.

"Seluruh pelaku kekerasan, baik dari kelompok masyarakat maupun oknum aparat yang mengakibatkan meninggalnya Affan Kurniawan, harus diproses hukum secara transparan dan mendapatkan hukuman setimpal," tegasnya.

Dalam pertemuan dengan Presiden di Istana, Yohanes melihat bahwa Presiden Prabowo memahami kondisi saat ini. Presiden juga berusaha menyerap aspirasi yang masuk dari masyarakat sebaik mungkin.

"Selain itu, Presiden juga memahami apa yang melatarbelakangi peristiwa itu, termasuk gaya hidup mewah para pejabat, perilaku korup, dan berkomitmen untuk melawannya," jelasnya.

Baca Juga: Tepis Isu di Medsos, Divisi Propam Polri Pastikan 7 Anggota Brimob yang Tabrak dan Lindas Driver Ojol adalah Polisi, Kompolnas Sudah Verifikasi

Gempar mendorong dialog sebagai solusi penyelesaian. "Hari ini Presiden memberikan 4 jam untuk mendengar aspirasi, ini hal yang positif. Kami berharap DPR juga memberikan hal serupa. Ada 580 orang anggota DPR RI, ayo terima perwakilan masyarakat, dengarkan aspirasi mereka," pungkas Yohanes.

Sementara, Sekjen DPP Gempar Indonesia Petrus Sihombing mengingatkan para pejabat negara untuk tidak bergaya hidup mewah. Sebab, hal itu bisa menyakiti hati rakyat.

"Masyarakat di bawah susah, pemerintah membuat banyak program untuk masyarakat miskin, namun di medsos para pejabat hedon, ini mengakibatkan masyarakat di bawah tersakiti," ujarnya.

Meski demikian, Petrus menambahkan, alasan apapun tidak membenarkan kerusuhan dan penjarahan di rumah-rumah pribadi maupun fasilitas publik. Untuk itu, aparat keamanan harus bertindak tegas menjaga keamanan.

Editor: Sabik Aji Taufan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Gempar Serukan Perdamaian Usai Kerusuhan Demo, Desak Penegakan Hukum Harus Transparan dan Gaya Hidup Sederhana Pejabat

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Gempar Serukan Perdamaian Usai Kerusuhan Demo, Desak Penegakan Hukum Harus Transparan dan Gaya Hidup Sederhana Pejabat

Tags

Artikel Terkait

Berusaha Bangkit, Keluarga Ojol Korban Tewas Kerusuhan Demo di Makassar Kini Buka Usaha Kios Elektronik

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com