Presiden Prabowo Sebut Kerusuhan di DPR hingga Pembakaran Markas Kepolisian Tindakan Melawan Hukum, Ada Gejala Makar dan Terorisme

Presiden Prabowo Subianto menggelar konferensi pers di dampingi ketua umum partai politik parlemen di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8). (YouTube Setpres)

JawaPos.com-Presiden Prabowo Subianto menyoroti kerusuhan yang terjadi di sekitar Gedung DPR RI dan aksi pembakaran markas kepolisian yang belakangan memicu kekhawatiran publik. Menurutnya, ada indikasi kuat aksi-aksi tersebut tidak semata-mata merupakan penyampaian aspirasi, melainkan sudah disusupi gerakan makar dan terorisme.

Baca Juga: Ayah Affan Kurniawan Sebut Hukum Harus Tegak, Jangan Semua Polisi Jadi Korban! 

“Kita tidak dapat pungkiri bahwa ada gejala tindakan-tindakan melawan hukum, bahkan ada yang mengarah pada makar dan terorisme,” kata Prabowo dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Minggu (31/8).

Prabowo menyatakan, pemerintah tidak akan melarang rakyat menyampaikan pendapat. Namun, ia mengimbau penyampaian aspirasi seharusnya dilakukan damai, tidak dengan tindakan anarkis yang merusak fasilitas umum maupun menyerang aparat. 

“Kami bisa membedakan mana yang murni aspirasi rakyat, dan mana yang sudah masuk pada pola destruktif yang membahayakan negara,” tegasnya.

Karena itu, Prabowo memberikan perintah langsung kepada jajaran aparat keamanan untuk bersikap tegas. Ia meminta TNI-Polri bisa menindak pelaku yang melakukan perusakan fasilitas umum dan penjarahan rumah anggota dewan.

“Kepada pihak Kepolisian dan TNI, saya perintahkan untuk ambil tindakan yang setegas-tegasnya, terhadap perusakan fasilitas umum, penjarahan rumah individu, dan sentra-sentra ekonomi, sesuai hukum yang berlaku,” ucap Prabowo.

Ia juga menyatakan, akan meminta pimpinan DPR RI untuk bisa melakukan pertemuan dengan kelompok masyarakat maupun mahasiswa. 

“Saya juga akan minta pimpinan DPR untuk langsung mengundang tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh mahasiswa, agar bisa langsung berdialog dan diterima dengan baik,” ungkap mantan menteri pertahanan itu. (*)