Ajaib! Fitur Live TikTok Mendadak Mati saat Demo Besar-besaran di Berbagai Wilayaj Indonesia, Publik Curiga Ada Upaya Membungkam Suara Rakyat

Ilustrasi live TikTok. (Social Pilot)

JawaPos.com-Fitur siaran langsung (live) TikTok tiba-tiba tak bisa digunakan pada Sabtu (30/8) malam. Layar pengguna hanya menampilkan pesan “Koneksi tidak stabil. Coba masuk live lagi”. 

Baca Juga: Situasi Tanah Air masih Panas, Presiden Prabowo Batalkan Kunjungan ke Tiongkok 

Bahkan saat warganet mencoba mencari siaran langsung lewat kolom pencarian, hasilnya nihil, kosong tanpa jejak. Anehnya, gangguan ini muncul berbarengan dengan gelombang demonstrasi besar di berbagai daerah Indonesia. 

Banyak yang lantas curiga, jangan-jangan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk 'sensor halus' untuk membatasi penyebaran informasi lapangan lewat media sosial.

Pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebelumnya memang sudah menyoroti derasnya arus konten demo di TikTok, yang dianggap provokatif dan berpotensi memicu kerusuhan. 

Catatan pemberitaan sebelumnya, Wakil Menteri Komdigi, Nezar Patria, bahkan sempat mewacanakan pemanggilan platform raksasa seperti TikTok dan Meta untuk membahas moderasi konten. Meski ia membantah adanya niatan penyensoran, publik tetap mencium aroma pembungkaman.

Namun bagi masyarakat, fitur live bukan sekadar hiburan. Ia menjadi 'mata dan telinga' publik untuk melihat realita di jalanan tanpa filter media arus utama. 

Ketika akses itu mendadak mati, wajar bila warganet bertanya-tanya: apakah ini bagian dari upaya sistematis membatasi kebebasan berpendapat?

Sejumlah netizen di X (Twitter) melontarkan kegeraman mereka:

“Kalau live TikTok sampai dimatiin pas demo, ini artinya rakyat bukan cuma dibungkam di jalanan, tapi juga di dunia digital.”

“Katanya demokrasi, tapi kok suara rakyat dimute?”

“Disinformasi bisa dilawan dengan edukasi, bukan sensor.”

Fenomena ini mempertegas paradoks digital di Indonesia: di satu sisi pemerintah bicara soal demokrasi dan literasi digital, di sisi lain, ruang ekspresi warga makin sempit. 

Pertanyaan besarnya, sampai kapan publik harus menerima alasan klasik 'mencegah provokasi' sebagai dalih untuk menutup akses informasi? (*)