Kritikan FORMAPPI, Sikap Pengecut DPR yang Menghindar Berujung dengan Aksi Massa Makin Meluas

JawaPos.com - Aksi demo ke gedung DPR pada pekan ini berujung maut. Affan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online (ojol) menjadi korban karena dilindas mobil Brimob Polda Metro Jaya pada Kamis malam (28/8). Situasi ini sangat disesalkan oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI).

Menurut Peneliti FORMAPPI Lucius Karus, DPR bersikap tidak bijak dan terkesan pengecut karena tidak merespons aksi massa yang telah berlangsung pada Senin (25/8) dan Kamis (28/8).

Dia menyebut, selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan pendemo. "Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius.

Menurut dia, tuntutan massa jelas berpusat pada DPR karena berkaitan dengan tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi. "Alasannya tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," tegasnya.

Lucius menyayangkan DPR yang memilih menghindar dari rakyat. Rapat-rapat bahkan ditiadakan agar anggota DPR tidak berhadapan langsung dengan massa.

"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," ungkap Lucius.

Dia menegaskan aksi massa ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Karena itu, seharusnya DPR bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat.

"Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri. Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" tegasnya lagi.

Lucius juga mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat. "Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya.

Menyoroti jatuhnya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap. "Dengan jatuhnya korban dilihat rakyat, DPR harus segera menyatakan sikap resmi mereka sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan," kata Lucius.

Dia menegaskan, DPR tidak bisa lagi bersembunyi. "Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," tutupnya.