Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Harus Jadi Momentum Transfer Teknologi, Di Whoosh Masih Minim

JawaPos.com - Rencana pembangunan kereta cepat Jakarta–Surabaya, sebagai kelanjutan dari Whoosh yang ada saat ini, kembali disorot dari berbagai sisi. 

Pakar tata kota dan pengamat infrastruktur Yayat Supriatna menilai proyek bernilai jumbo ini jangan sampai sekadar membangun jalur kereta, tetapi gagal menjadi momentum penting bagi transfer teknologi di Indonesia.

“Esensi pembangunan infrastruktur berskala besar seperti kereta cepat bukan hanya soal kecepatan transportasi. Tetapi bagaimana kita bisa memperoleh alih teknologi, membangun kompetensi teknisi dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan pada negara lain,” ujar Yayat saat dihubungi JawaPos.com.

Yayat menyoroti fakta bahwa hingga kini SDM yang mengoperasikan kereta cepat Jakarta–Bandung masih didominasi tenaga ahli dari Tiongkok.

Standar sertifikasi dan 'jam terbang' yang dibutuhkan membuat tenaga kerja Indonesia belum bisa mengambil peran penuh.

“Kalau pola ini dilanjutkan ke proyek Jakarta–Surabaya, kita hanya jadi pengguna, bukan penguasa teknologi. Itu artinya setiap kali ada masalah, kita tetap bergantung pada teknisi asing,” lanjutnya.

Kenapa Transfer Teknologi Penting?

Menurut Yayat, tanpa transfer teknologi, proyek ini hanya menambah utang dan beban fiskal tanpa meningkatkan kapasitas bangsa.

Infrastruktur modern seharusnya melahirkan efek ganda: membangun SDM, membuka lapangan kerja baru, hingga menciptakan industri pendukung dalam negeri.

Jepang dan Korea Selatan contohnya, yang pada awalnya mengimpor teknologi kereta cepat dari luar, namun berhasil menguasai produksi sendiri berkat strategi transfer teknologi yang ketat.

Kini, kedua negara tersebut bukan hanya operator, tetapi juga eksportir beragam teknologi transportasi modern.

“Kalau kita hanya jadi pembeli, 10 atau 20 tahun ke depan kita tetap akan bergantung. Sementara negara lain sudah menjual teknologinya ke seluruh dunia,” lanjut Yayat.

Selain beban biaya, ketergantungan ini berpotensi memengaruhi kedaulatan ekonomi. Yayat mengingatkan, setiap infrastruktur yang vital dan dijalankan oleh pihak asing bisa menjadi risiko geopolitik.

“Jangan sampai kereta cepat kita jadi simbol ketergantungan. Padahal seharusnya proyek besar seperti ini bisa menjadi tonggak kemandirian,” tambahnya.

Yayat juga mendorong pemerintah agar menegosiasikan skema transfer teknologi secara jelas dengan mitra asing.

“Harus ada klausul: kapan teknisi kita dilatih, kapan kita bisa mengoperasikan secara mandiri, dan kapan industri lokal bisa ikut memproduksi. Kalau tidak, ini hanya proyek prestise, bukan pembangunan berkelanjutan,” pungkasnya.