Kementerian PU dan Badan Gizi Nasional Teken MoU Bangun Ribuan Dapur Gizi

JawaPos.com — Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) untuk mendukung pembangunan infrastruktur dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri PU Dody Hanggodo menyebut bahwa kerja sama ini menjadi awal dimulainya pemanfaatan APBN untuk membangun fasilitas-fasilitas gizi di berbagai wilayah Indonesia.

"Seperti diketahui tadi kita lakukan MoU dan penandatangan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dengan Badan Gizi Nasional. Insya Allah akan menjadi tanda dimulainya penggunaan APBN untuk menggarap SPPG atau dapur-dapur untuk Badan Gizi Nasional," ujarnya.

Menurut Dody, peran Kementerian PU dalam kerja sama ini bersifat teknis dan mendukung percepatan pembangunan, seperti yang sebelumnya dilakukan bersama Kementerian Sosial pada program sekolah rakyat.

"Kita hanya membantu agar prosesnya lebih cepat, lebih efektif, lebih efisien sehingga sebelum akhir 2025 sudah, kalau bisa, ribuan dapur-dapur bisa dibangun dengan menggunakan APBN," tambahnya.

Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pihaknya menargetkan pembangunan 25.000 SPPG di wilayah aglomerasi dan tambahan 6.000 unit di kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Saat ini, sebanyak 3.233 SPPG telah terbangun dan melayani sekitar 8,2 juta penerima manfaat.

"Kami memiliki anggaran dan juga program untuk membangun SPPG sebanyak 3 unit per kabupaten di tahun 2025, sehingga totalnya menjadi 1.542. Namun sampai Agustus ini belum ada yang bisa dibangun karena berbagai kendala, terutama terkait regulasi dan penggunaan lahan," ujar Dadan.

Ia berharap kolaborasi dengan Kementerian PU bisa mempercepat proses pembangunan yang sempat tertunda. "Oleh sebab itu kami mohon bantuan dari Pekerjaan Umum agar anggaran itu bisa kita implementasikan, bisa kita serap, dan pembangunan 3 SPPG per kabupaten bisa kita aplikasikan tahun ini juga. Agar Oktober seluruh gedungnya sudah selesai dan pada akhir November atau awal Desember, target layanan untuk 82,9 juta penerima manfaat bisa tercapai," jelasnya.