Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko: Metode Pengentasan Kemiskinan Harus Terstandarisasi

JawaPos.com - Pengentasan kemiskinan menjadi concern dari Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Saat ini jumlah kemiskinan di Indonesia berdasar Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2025 sebesar 8,47 persen. Angka itu menurun 0,56 persen terhadap Maret 2024. 

Negara dari tahun ke tahun memberikan konsentrasi penuh dalam pengentasan kemiskinan dengan anggaran tidak sedikit. Namun, hasilnya jumlah penduduk miskin tidak kunjung berkurang drastis. 

Selama upaya pengentasan kemiskinan dari pemerintah dikerjakan oleh sejumlah kementerian dan lembaga. Namun, di Pemerintahan diberikan perhatian lebih dengan menghadirkan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) yang saat ini dikepalai oleh Budiman Sudjatmiko.  

Budiman menuturkan, Presiden Prabowo melihat selama ini ada banyak anggaran untuk pengentasan kemiskinan, tetapi tidak lompatan yang cukup kualitatif. Disinyalir metode pengentasannya tidak relevan atau tidak ada standar.  

"Nah, tugas saya di BP Taskin merumuskan untuk membuat metode pengentasan kemiskinan yang terstandarisasi," ujar Budiman Sudjatmiko saat ditemui JawaPos.com di ruang kerjanya pada Rabu (30/7). 

Baca Juga: Meski secara Nasional Turun, Tingkat Kemiskinan di Perkotaan Justru Meningkat

Apalagi kemiskinan itu sangat multidimensi. Tidak berada di satu sektor. Kemiskinan itu ada di sektor pertanian, industri, kesehatan, pendidikan, teknologi, investasi, kebudayaan, dan lingkungan.  

Dengan banyaknya sektor yang menyangkut pada kemiskinan itu, maka Budiman di BP Taskin kini berupaya menyusun rencana Induk Percepatan Pengatasan Kemiskinan 2025-2029. Rencana induk itu menjadi satu pedoman yang terstandarisasi oleh kementerian, lembaga negara non kementerian, pemerintah daerah. "Saat ini rencana induk masih dalam tahap finalisasi," ujarnya.  

Metode pengentasan kemiskinan yang terstandarisasi dan dapat menjangkau di sektor pertanian, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, manufaktur ringan, industri hijau, energi terbarukan, ekonomi digital, sektor jasa. Dalam metode baru itu identifikasi kemiskinan di beberapa sektor pun juga harus jelas. Begitu juga solusi untuk mengentasinya. "Nanti BP Taskin yang mengkoordinasikan antar kementerian, antar sektor-sektor dan antar pemerintah daerah," ujar pria yang memperjuangan UU Desa ketika di DPR itu.

Baca Juga: Angka Kemiskinan Jakarta Turun Tipis Dibandingkan Maret 2024, tapi Naik Dibandingkan September 2024

Ukuran Penduduk Miskin

Selama ini Pemerintah menggunakan acuan terhadap golongan penduduk yang dipakai BPS sejak 1998, yakni dengan pengeluaran Rp 500 ribu lebih per bulan per kapita. Ke depannya, acuan warga miskin dibuat lebih detail lagi oleh BP Taskin. Sehingga, jumlah penduduk miskin dapat ditekan di bawah 23,85 juta jiwa. Pada tahap awal BP Taksin lebih menyasar untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem dan relatif miskin.