DPR Dukung Penambahan Anggaran KemenP2MI, Sebut Pekerjaan di Luar Negeri Jadi Solusi Keterbatasan Loker di dalam Negeri

JawaPos.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung usulan penambahan anggaran Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KemenP2MI) menjadi Rp 1,3 triliun pada tahun 2026.

Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Komisi IX DPR RI yang menilai bahwa keberadaan pekerja migran Indonesia (PMI) tidak hanya krusial dalam menghasilkan devisa negara, tetapi juga menjadi jalan keluar dari minimnya lapangan kerja di dalam negeri.

“Pekerja migran Indonesia saat ini adalah jalan keluar dari sempitnya lapangan kerja di dalam negeri. Jadi pelindungan dan pemberdayaannya sudah sepantasnya diperhatikan dan didukung,” kata Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani Chaniago di Jakarta, Sabtu (12/7).

Irma menegaskan, dengan kontribusi remitansi PMI yang sangat besar, wajar jika program strategis penempatan dan pelindungan mereka dimaksimalkan melalui tambahan anggaran.

Terlebih, anggaran KemenP2MI selama ini dinilai terlalu kecil. Dari pagu indikatif Rp 285 miliar untuk 2026, sekitar 92 persen habis untuk belanja pegawai, menyisakan hanya Rp 2 miliar untuk program perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran.

"Angka itu jelas tidak masuk akal untuk menjamin nasib jutaan pekerja kita di luar negeri," ucap politikus Partai NasDem itu.

Oleh karena itu, Komisi IX pun menyepakati usulan penambahan anggaran KemenP2MI yang nantinya akan disampaikan ke Badan Anggaran (Banggar) DPR.

Sebelumnya, Menteri P2MI Abdul Kadir Karding juga telah menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan ini dalam rapat bersama Komisi IX DPR. Menurutnya, penambahan anggaran akan digunakan memperkuat penempatan pekerja migran yang lebih terampil, membangun infrastruktur pelindungan, meningkatkan pelatihan, serta memperbaiki tata kelola layanan agar lebih mudah dan efisien.

“Kami ingin mendorong penempatan pekerja migran yang lebih terampil agar bisa mengurangi pengangguran dalam negeri dan membuka lapangan kerja baru,” kata Karding.