Puan Maharani Ingatkan Hari Bhayangkara Bukan Seremoni Belaka, Polri Harus Makin Dekat dengan Rakyat

JawaPos.com - Ketua DPR  Puan Maharani mengingatkan agar peringatan Hari Bhayangkara Ke-79 yang jatuh pada 1 Juli 2025 tidak hanya menjadi seremoni belaka. Dia mengimbau agar momentum ini dimaknai sebagai dorongan bagi institusi Polri untuk semakin dekat dengan rakyat.

“Polri harus semakin dekat dengan masyarakat dan menjadikan keadilan sosial sebagai arah utama dalam pelayanan,” kata Puan saat menghadiri HUT ke-79 Bhayangkara di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (1/7).

Puan menyoroti tema Hari Bhayangkara 2025 yang bertajuk 'Pelayanan Polri untuk Masyarakat'. Dia menekankan tema itu harus dimaknai sebagai arah kebijakan konkret, bukan sekadar slogan seremonial.

Menurut Putri Megawati Soekarnoputri itu, saat ini Polri tengah dihadapkan pada tantangan besar untuk benar-benar hadir sebagai pelindung masyarakat, berpihak pada kelompok rentan, dan menunjukkan sikap adil dalam penegakan hukum. 

“Rakyat tidak hanya butuh rasa aman, tetapi juga keadilan yang menyentuh kehidupan sehari-hari mereka dari persoalan kecil di kampung hingga kejahatan struktural,” ujarnya.

Puan menekankan pentingnya transformasi menyeluruh di tubuh Polri. Ia menyebutkan pendekatan partisipatif, dialogis, dan preventif harus diperkuat dalam pelayanan kepolisian agar Polri benar-benar menjadi sahabat dan pelindung rakyat.

“Ketika seorang petani, nelayan, buruh harian, atau ibu rumah tangga merasa nyaman mengadu ke kantor polisi tanpa rasa takut, saat itulah Polri telah benar-benar menjadi pelindung rakyat," ujar Puan.

Puan pun menilai, keberhasilan Polri tidak cukup diukur dari jumlah penangkapan atau operasi keamanan, melainkan dari sejauh mana kehadiran Polri dapat dirasakan langsung oleh masyarakat biasa dalam kehidupan sehari-hari.

“Maka ukuran keberhasilan Polri bukan hanya statistik penangkapan, tetapi seberapa dalam kehadirannya dirasakan dalam kehidupan warga biasa,” tuturnya.

Puan mendorong agar institusi Polri terus membuka ruang bagi reformasi internal secara menyeluruh, mencakup sistem pengawasan, transparansi, profesionalisme, dan peningkatan kesejahteraan personel.

Lebih lanjut, Puan memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsinya untuk mendukung penguatan institusi kepolisian, melalui fungsi pengawasan. 

“Melalui fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi, DPR akan terus mendorong peningkatan kinerja Polri agar semakin berintegritas dan berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.