Novel Baswedan Ungkap Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara Koordinasi dengan Kemenkeu Guna Bekerja Efektif

JawaPos.com - Wakil Kepala Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara Polri, Novel Baswedan, menyatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara. Hal ini setelah dirinya didapuk menjadi Wakasatgassus Optimalisasi Penerimaan Negara yang dibentuk Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

"Karena terkait dengan penerimaan negara, maka kami berdiskusi dan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, yaitu Ditjen Pajak, Ditjen Bea Cukai, dan Itjen Kemenkeu selaku koordinator pengawasan PNBP (penerimaan negara bukan pajak)," kata Novel dikonfirmasi, Rabu (18/6).

Selain dengan Kemenkeu, lanjut Novel, pihaknya akan bekerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian/Lembaga lainnya. Hal itu dilakukan semata untuk mempercepat optimalisasi penerimaan negara.

"Terutama kementerian/lembaga yang mempunyai potensi penerimaan negara terbesar," ucap Novel.

Mantan penyidik KPK itu berharap, kerja sama yang dibangun akan perbaikan tata kelola penerimaan negara. Namun, terkait besaran yang dicapai bergantung pada Itjen Kemenkeu.

"Untuk PNBP tentu disesuaikan dengan target dari Kemenkeu selaku Koordinator Pengawasan PNBP," tegasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara. Fokus kerja Satgassus, mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor, sehingga mendukung pembangunan pemerintah.

Anggota Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara, Yudi Purnomo Harahap, menyampaikan Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara akan mendampingi kementerian untuk meningkatkan penerimaan negara dalam berbagai sektor sehingga, mampu mendukung Program pembangunan Pemerintah.

Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara dipimpin oleh Herry Muryanto selaku kepala dan Novel Baswedan sebagai Wakil Kepala.

“Dengan beranggotakan mantan Pegawai KPK yang sudah berpengalaman dalam hal menangani kasus korupsi dan ahli dalam tata kelola pemerintahan yang baik, dimana sebelumnya mereka tergabung dalam Satgassus Pencegahan Korupsi, diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan negara,” ujar Yudi beberapa waktu lalu.

Menurut mantan penyidik KPK ini, selama 6 bulan ini Satgassus telah berkordinasi dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian ESDM.

Termasuk di antaranya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dimana Satgassus turun langsung melihat situasi lapangan di Pelabuhan di Jawa Timur pada 7-9 Mei 2025 dan Pelabuhan Benoa Bali 11-13 Juni 2025.

"Satgassus berusaha untuk memetakan masalah dan menawarkan serta mengawal solusi agar PNBP di sektor perikanan meningkat," pungkasnya.