Guru Besar FK Unair Tegaskan Kolegium Kedokteran Tak Bisa Diambil Alih Negara, Ini Alasannya

JawaPos.com – Guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) menegaskan pentingnya menjaga independensi kolegium profesi dalam dunia kedokteran.

Dalam simposium yang digelar di FK Unair, Kamis (12/6), para guru besar menyuarakan penolakan terhadap intervensi negara terhadap kolegium yang dinilai sebagai pilar utama dalam menjaga mutu dan standar pendidikan dokter di Indonesia.

Prof Dr dr David Perdanakusuma, SpBP-RE(K), menyampaikan bahwa kolegium merupakan institusi yang tak bisa dipisahkan dari keilmuan kedokteran karena berperan sebagai pengampu ilmu di masing-masing bidang spesialis.

Ia menegaskan bahwa standar kompetensi dan keilmuan, misalnya dalam bidang bedah, bersifat universal dan tidak bisa diambil alih oleh negara.

“Standar ilmu bedah sama antara di Indonesia maupun di negara lain. Negara bisa memberi dukungan dan menaungi, tetapi bukan mengambil alih. Yang bisa mengelola kolegium adalah orang-orang yang benar-benar ahli di bidangnya,” tegas David.

Ia juga mengingatkan bahwa kolegium berperan penting dalam menentukan tiga standar utama seorang dokter, yakni keilmuan, kompetensi, dan kurikulum.

Jika dikelola oleh orang yang tidak memiliki kompetensi di bidangnya, maka dikhawatirkan akan menimbulkan kekacauan dalam pengembangan ilmu kedokteran di tanah air.

“Kalau orang yang tidak pernah berkecimpung dalam keilmuan ikut mengatur, bagaimana bisa hasilnya baik? Sekarang orang-orangnya mulai diambil, nanti ilmunya juga akan diambil,” ujarnya.

Sementara itu, Prof Dr dr Joni Wahyuhadi, SpBS(K), menambahkan bahwa tantangan dunia kedokteran saat ini tidak hanya soal pengelolaan pendidikan, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan dan kepercayaan masyarakat terhadap dokter di dalam negeri.

“Banyak warga kita yang masih memilih berobat ke luar negeri, padahal kompetensi dokter Indonesia sangat mumpuni. Masalahnya ada pada aspek empati dan etika,” jelas Joni.

Menurutnya, kurikulum pendidikan kedokteran harus merumuskan tidak hanya keilmuan, tetapi juga empati dan etika sebagai nilai utama profesi dokter.

Ia menekankan perlunya sinergi antara kolegium dan pemerintah dalam merancang kurikulum yang mencetak dokter berintegritas.

“Selama ini kurikulum dirumuskan oleh kolegium. Ke depan, Kemenkes, Kemendikbud, Kemendagri, Kemenkeu, dan kolegium harus berjalan bersama mencetak dokter berkualitas, punya ilmu, empati, dan etika,” ujarnya.

Simposium ini merupakan bagian dari gerakan serentak tujuh fakultas kedokteran di Indonesia untuk menolak intervensi negara terhadap kolegium.

Para guru besar FK Unair menyuarakan sikap tegas bahwa profesionalisme dan mutu pendidikan dokter harus tetap dijaga oleh institusi yang ahli dan independen.