Rencana Menteri PKP Maruarar Sirait Alihfungsikan Lapas jadi Perumahan Diimbau Tak Sewenang-wenang

JawaPos.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, berencana mengalihfungsikan sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) menjadi kawasan perumahan. Rencana itu dilakukan sebagai komitmen pemerintah bertujuan menyediakan hunian layak di perkotaan.

Peneliti Ekonomi dan Pengembangan Wilayah, Hendrawan Saragi, mengingatkan agar rencana mengalihfungsikan Lapas menjadi perumahan tidak didasari dengan tindakan kesewenang-wenangan. Namun, ia menyadari pemerintah sebagai pemilik lahan berhak untuk mengalihfungsikannya sesuai kebutuhan masyarakat.

"Prosesnya harus didorong oleh mekanisme pasar, bukan keputusan sewenang-wenang," kata Hendrawan kepada wartawan, Kamis (29/5).

Menurut Hendrawan, mengubah lahan yang tadinya merupakan Lapas menjadi perumahan adalah cara cerdas untuk memenuhi kebutuhan pasar, terutama di Jakarta yang menghadapi kekurangan 1,2 juta unit rumah dan 1,8 juta rumah tangga tinggal di hunian tak layak, berdasarkan data Housing and Real Estate Information System (HREIS) 2024. Krisis ini terutama dirasakan oleh warga dengan pengeluaran bulanan Rp 4,38 juta hingga Rp 10,36 juta.

la menyarankan pemerintah melelang lahan kepada pengembang swasta dengan penawaran tertinggi, memastikan kompetisi yang sehat dan bebas dari praktik kronisme.

"Lelang terbuka akan menjamin akuntabilitas, sehingga lahan benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan publik," tambahnya.

Namun, ia memperingatkan bahaya regulasi berlebihan yang dapat mengganggu pasar perumahan, yang dikenal fluktuatif. Ia menyebut, subsidi untuk pengembang tertentu atau pembatasan zonasi yang kaku, seperti aturan ketinggian bangunan atau ruang hijau berlebihan, bisa memicu inefisiensi.

Ia juga menentang intervensi moneter, seperti manipulasi suku bunga atau jaminan pemerintah, yang dapat memicu gelembung perumahan.

"Jika terlalu banyak unit dibangun, pada saat resesi, properti bisa tak terjual, merugikan semua pihak," jelasnya.

Sebaliknya, ia mendorong pendekatan berbasis pasar. Pengembang harus mengamankan dana swasta tanpa subsidi, menanggung risiko proyek sepenuhnya. Hal ini untuk memastikan proyek sesuai permintaan jangka panjang, apakah untuk perumahan mewah, kelas menengah, atau terjangkau.

Hendrawan lebih menyarankan, pembangunan alihfungsi Lapas menjadi perumahan untuk tujuan sosial. Pemerintah dapat menetapkan 20-30 persen unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah karena melibatkan lahan negara.

la juga menyarankan, pengembang mempertahankan elemen bersejarah Lapas, seperti arsitektur unik, untuk meningkatkan nilai budaya proyek. Meski ini bisa menambah biaya karena struktur bangunan tua, daya tarik estetika dapat meningkatkan nilai jual.

Berdasarkan estimasi, lahan Cipinang dan Salemba dengan total 15 hektar, enam kali luas The St. Regis Jakarta, bisa menampung sekitar 1.692 kamar hotel dan 1.170 unit apartemen, meski angka ini bergantung pada desain dan regulasi lokal.

Lebih lanjut, Hendrawan menekankan pembangunan perumahan di lahan Lapas memerlukan infrastruktur pendukung, seperti jalan, listrik, saluran air, dan sistem pengelolaan banjir serta sampah. Menurutnya, biaya ini harus ditanggung pengembang, bukan memakai anggaran pemerintah.

"Infrastruktur adalah bagian dari risiko proyek. Pengembang harus membayar penuh untuk bahan dan tenaga kerja, mencerminkan biaya riil pasar," pungkasnya.