Menkomdigi Meutya Hafid Harap Permen No. 8 Tahun 2025 Bisa Berikan Dampak Langsung Bagi Lini Industri Pos hingga Logistik

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) No. 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi nasional demi membangun sistem logistik yang lebih efisien, adil, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Bahkan, regulasi ini juga menjadi landasan pembaruan menyeluruh bagi ekosistem pos dan kurir. Seperti diketahui, ekosistem ini semakin vital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan konektivitas nasional.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, mengatakan, bahwa regulasi ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden Prabowo Subianto untuk menekankan pentingnya memperkuat jalur distribusi nasional. 

Dia berharap dampak langsung dari regulasi ini bisa terasa di seluruh lini industri pos, kurir, dan logistik. Dengan adanya standar minimum waktu pengiriman, seluruh wilayah termasuk daerah tertinggal dan terpencil akan mendapatkan jaminan layanan yang setara.

Bahkan, ia menegaskan, industri pos dan logistik tak hanya sarana pengantaran barang, melainkan bagian dari infrastruktur ekonomi dan sosial bangsa. 

“Hari ini kita hadirkan langkah konkret untuk memperkuat distribusi nasional melalui Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2025. Industri pos, kurir, dan logistik bukan hanya soal kirim-mengirim barang, tapi tentang menjaga konektivitas, membuka akses ekonomi, dan menggerakkan harapan masyarakat hingga ke pelosok,” kata Meutya dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Jumat (16/5). 

Sementara itu, Meutya Hafid juga menyoroti peran vital sektor ini selama pandemi Covid-19. Hal ini terjadi saat layanan logistik menjadi penghubung utama bagi masyarakat yang menjalani pembatasan mobilitas.

“Pada masa Covid, kita menyaksikan bagaimana tujuh juta paket bisa terkirim setiap hari. Di balik setiap ketukan pintu oleh kurir yang membawa paket, tersimpan kekuatan besar bangsa untuk bertahan. Ini bukan sekadar pengiriman barang, ini adalah bukti ketahanan ekonomi kita,” lanjutnya.

Di sisi lain, kontribusi industri logistik terhadap perekonomian nasional semakin nyata. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan termasuk pos dan kurir tumbuh sebesar 9,01 persen secara tahunan pada triwulan I 2025.

Sektor ini juga menyerap lebih dari enam juta tenaga kerja, sekaligus menunjukkan peran strategis dalam mendukung ekonomi rakyat dan memperkuat ketahanan nasional.

Bahkan, PM 8/2025 juga memuat ketentuan mengenai perluasan jangkauan layanan secara kolaboratif, peningkatan kualitas dan keandalan layanan, serta penguatan perlindungan konsumen. 

Regulasi ini juga mendorong terciptanya iklim usaha yang adil dan seimbang bagi seluruh pelaku industri, mau itu perusahaan besar maupun pelaku UMKM. Penggunaan teknologi ramah lingkungan bahkan bisa menjadi bagian integral dari reformasi yang didorong pemerintah dalam transformasi sektor logistik.

“Kami menyadari bahwa di balik setiap paket yang dikirim, ada harapan dan roda ekonomi yang terus bergerak. Maka komitmen kami adalah memastikan industri ini tumbuh secara sehat, kompetitif, dan memberikan manfaat merata bagi seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Meutya.