35 Ribu Pekerja PHK Klaim JKP, Nilai Manfaat Tembus Rp 161 Miliar pada Kuartal Pertama 2025

JawaPos.com – Jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mengajukan klaim manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) melonjak tajam pada awal tahun 2025. BPJS Ketenagakerjaan mencatat, klaim JKP naik 100 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun menyampaikan bahwa lebih dari 35.000 pekerja ter-PHK telah mengajukan klaim JKP sejak Januari hingga 31 Maret 2025. Total manfaat yang telah dibayarkan mencapai Rp161 miliar, meningkat 48 persen secara tahunan (YoY).

“Jumlah tersebut meningkat 100 persen atau dua kali lipat dari periode yang sama pada tahun sebelumnya,” ujar Oni usai diskusi “Quo Vadis Ojek Online” di Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta, Kamis (8/5).

Namun, Oni menegaskan bahwa angka tersebut belum mencerminkan total pekerja yang mengalami PHK selama 2025. Sebab, beberapa klaim JKP masih berasal dari kasus PHK tahun sebelumnya, dan tidak semua korban PHK mengajukan klaim.

“Kita kan datanya cuma karena klaim JKP ya, tapi ada juga yang nggak klaim. Udah gede banget kok 35.000. Sritex tuh 10.000 sendiri kan,” jelasnya.

Peningkatan juga terlihat pada klaim Jaminan Hari Tua (JHT). Tercatat ada 854 ribu klaim JHT pada kuartal pertama, naik 26,2 persen YoY dengan nilai manfaat mencapai Rp 13,1 triliun, atau tumbuh 22,5 persen dibanding tahun sebelumnya.

Meski terjadi lonjakan klaim, Oni memastikan dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan tetap aman dan terjaga. Hingga akhir Maret 2025, total dana yang dikelola mencapai Rp801,3 triliun.

Rinciannya antara lain: JHT Rp491,64 triliun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Rp68,59 triliun, Jaminan Kematian (JKM) Rp 17,26 triliun, Jaminan Pensiun (JP) Rp 194,95 triliun, JKP Rp 15,35 triliun, dan BPJS lainnya Rp 13,53 triliun.

Untuk menjaga optimalisasi pengelolaan, dana peserta ditempatkan pada berbagai instrumen investasi. Di antaranya, surat utang 75,99 persen, deposito 12,76 persen, saham 6,79 persen, reksadana 4,13 persen, dan investasi langsung 0,33 persen.

“Dana peserta dikelola secara profesional agar tetap optimal dan aman, sekaligus menjaga keberlangsungan manfaat jangka panjang,” pungkas Oni.