Viral Siswa di Medan Dihukum Karena Tidak Bayar SPP, Muhaimin: Lapor ke Pemerintah kalau Sulit Bayar Sekolah

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menghadiri Haul ke-33 ayahandanya, Kiai Muhammad Iskandar. (Istimewa).

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, meminta masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar biaya pendidikan untuk segera melapor kepada pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat.

Pernyataan ini disampaikan di Jakarta, Sabtu (11/1/2025), sebagai tanggapan atas kasus seorang siswa di Medan yang dihukum duduk di lantai karena menunggak pembayaran SPP.

"Kalau ada masalah, sampaikan kepada pemerintah. Pasti akan kita carikan solusi," ujar Muhaimin. Ia menegaskan bahwa pendidikan dasar dan menengah menjadi fokus perhatian pemerintah dan setiap masalah yang dihadapi masyarakat dalam hal ini akan ditindaklanjuti.

Insiden yang menjadi sorotan publik terjadi di sebuah SD swasta di Kota Medan. Seorang siswa kelas 4, berinisial M (10), dihukum oleh wali kelasnya dengan duduk di lantai selama dua hari, mulai pukul 08.00 hingga 13.00 WIB, pada 6-7 Januari 2025.

Hukuman tersebut diberikan karena siswa tersebut menunggak pembayaran SPP selama tiga bulan, dari Oktober hingga Desember 2024.

Terkait hal ini, Muhaimin menekankan bahwa tidak ada masalah pendidikan dasar dan menengah yang tidak bisa diselesaikan. "Saya jamin Presiden Prabowo sudah berkomitmen. Semua masalah yang dihadapi rakyat akan kita atasi," katanya.

Muhaimin juga menyoroti pentingnya edukasi bagi guru yang terlibat dalam pemberian hukuman yang dinilai tidak pantas tersebut.

Ia meminta agar guru tersebut mendapatkan pembinaan dari kepala dinas dan Kementerian Pendidikan. "Guru ini harus diberi edukasi agar memahami tindakan seperti itu salah," tambahnya.

Kasus ini viral setelah video siswa tersebut beredar di media sosial, memicu reaksi publik yang mengecam tindakan tersebut.

Muhaimin menegaskan pentingnya peran pemerintah untuk memastikan bahwa pendidikan dasar dan menengah tidak menjadi beban berat bagi masyarakat, terutama dalam kondisi sulit.

Pemerintah berharap agar masyarakat tidak ragu melaporkan kendala terkait pendidikan agar setiap masalah dapat segera ditangani dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi anak-anak yang seharusnya mendapatkan hak pendidikan yang layak.