Presiden Prabowo Tak Hadiri Acara Hakordia di KPK, Diwakilkan Menkopolkam Budi Gunawan

Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Pertemunan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Graha Bhazvara Icchana, Jakarta, Jumat (29/11) malam. (YouTube Setpres)

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menghadiri puncak acara Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (9/12). Presiden Prabowo akan diwakilkan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan alias BG.

"Konfirmasi terupdate pagi ini, akan diwakili bapak Menkopolkam," kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo dikonfirmasi, Senin (9/12).

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron sebelumnya menyatakan, KPK akan menggelar acara puncak Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024 yang akan diselenggarakan, pada Senin (9/12). Hakordia 2024 mengusung tema, 'Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju'.

Baca Juga: Berikut 11 Arti Mimpi yang Menandakan Datangnya Rezeki Besar dan Kesuksesan

"Tema ini relevan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang disampaikan usai pelantikan beliau di Gedung DPR-MPR beberapa waktu lalu. Presiden menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen memberantas korupsi melalui perbaikan sistem dan penegakan hukum yang tegas, serta keteladanan dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan kolaboratif," ucap Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/12).

Acara Hakordia 2024 juga akan mengundang Presiden Prabowo Subianto, Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK terpilih periode 2024-2029. Acara akan diselenggarakan di Gedung Merah Putih KPK.

"Pak presiden dan kami juga sudah berkoordinasi dengan stafsus dari Kementerian Setneg, kehadiran presiden sedang dalam proses beberapa waktu ini akan diberi konfirmasinya," ujar Ghufron.

"Kemudian pimpinan dan Dewas terpilih rencananya akan di undang, sedang disiapkan dalam waktu dekat juga secara resmi yang akan dikirim," sambungnya.

Ghufron menyatakan, Hakordia 2024 ini juga selaras dengan urgensi penguatan komitmen kelembagaan antikorupsi, untuk menjaga keberlanjutan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan memberikan kebermanfaatan bagi bangsa, negara, dan masyarakat.

"Hal ini juga sebagai salah satu tahapan dari jangka panjang menuju visi Indonesia emas, Indonesia maju, dengan prasyarat Indonesia yang bersih dari korupsi," pungkasnya.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah