Pemerintah Anggarkan Rp 10 Ribu per Porsi untuk Makan Bergizi Gratis (MBG), Pengamat Ekonomi: Terlalu Kecil  

JawaPos.com – Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, alokasi anggaran Rp 10 ribu per porsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) terbilang minim.

Terlebih jika mempertimbangkan perbedaan harga kebutuhan pokok tiap daerah dan laju inflasi yang ada di tiap daerah.

’’Biaya per porsi MBG kalau 10 ribu terlalu kecil ya. Apalagi bagi daerah luar Jawa, di mana disparitas harga kebutuhan pokok lebih mahal dari Jawa,’’ ujarnya kepada Jawa Pos, Selasa (3/12).

Menurut dia, inflasi di luar Jawa juga perlu jadi pertimbangan. Berdasarkan catatan pihaknya, lanjut Bhima, per Oktober 2024 inflasi di Papua Tengah tercatat 4,19 persen dan Sulawesi Utara 2,58 persen.

Angka ini jauh lebih tinggi dari inflasi nasional 1,71 persen. ’’Artinya harga barang di beberapa daerah kan kenaikan harganya lebih tinggi,’’ jelas Bhima.

Bhima melanjutkan, risiko lainnya adalah biaya per unit makan bergizi bisa jadi tidak Rp 10 ribu. Dia mengimbau perlunya dilakukan pengecekan di lapangan terkait keuntungan yang diterima vendor maupun sub-sub kontraktor.

Sebab, ada kekhawatiran bahwa nantinya nilai makanan yang akan diterima per anak bisa di bawah Rp 10 ribu.

Selain itu, perlu adanya kalkulasi pada biaya-biaya logistik yang ditimbulkan. Belum lagi persoalan biaya birokrasi serta pengawasan di lapangan yang harus masuk dalam budgeting program tersebut.

’’Dengan keterbatasan APBN, sebaiknya Rp 15 ribu sampai Rp 20 ribu per porsi, tapi wilayahnya dibatasi. (Semisal) tahun pertama di daerah 3T dulu, baru diperluas di tahun kedua. Sebab, khawatir biaya per porsi MBG yang terlalu kecil berisiko memperlebar ketimpangan nilai gizi per sekolah,’’ jelas Bhima.

Bhima juga menyarankan agar pemerintah bisa lebih kreatif mencari pendanaan untuk program MBG. Salah satunya melalui pajak orang kaya (wealth tax).

Berdasarkan perhitungannya, penerapan pajak orang kaya mampu berkontribusi pada anggaran MBG hingga Rp 81,6 triliun.

’’Jangan naikkan tarif PPN jadi 12 persen untuk biayai program prioritas. Banyak cara yang bisa dilakukan, salah satunya pajak kekayaan (wealth tax) yang bisa berkontribusi Rp 81,6 triliun dalam sekali penerapan,’’ tutur Bhima.

Dia juga mendorong agar pemerintah mencegah kebocoran pajak yang ada di sektor komoditas ekstraktif (underinvoicing dan miss-reporting). ’’Kami berharap pemerintah jangan korbankan masyarakat kelas menengah yang hidupnya sudah terhimpit untuk biayai MBG,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengungkapkan, hasil modelling program MBG, jika menggunakan dana pendidikan hanya akan memberikan dampak positif terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional sebesar 0,06 persen atau Rp 7,21 triliun.

Tetapi di sisi lain penerapan itu akan berdampak negatif pada sektor pendidikan dengan nilai kehilangan ekonomi mencapai Rp 27,03 triliun.