Kortas Tipikor Polri Diresmikan untuk Tangani Kasus Korupsi dan TPPU, Dittipidkor Bareskrim Polri Akan Dilebur

JawaPos.com – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri dipastikan bakal dilebur. Hal itu menyusul terbentuknya Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Untuk selanjutnya, penanganan kasus korupsi akan terfokus di Kortastipidkor. "Betul, Dittipidkor akan dilikuidasi dari Bareskrim," kata Wadirtipidkor Bareskrim Polri Kombespol Arief Adiharsa kepada wartawan, Sabtu (19/10).

Tugas Dittipidkor saat ini nantinya akan difokuskan di Kortastipidkor Polri. Satuan ini akan bertanggungjawab langsung kepada Kapolri. "Tugas-tugasnya dilebur ke dalam Satker Kortastipidkor yang langsung bertanggung jawab kepada Kapolri," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Perpres Nomor 122 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri. Perpres ini diteken pada 15 Oktober 2024 lalu.

Pembentukan Kortastipidkor Polri ini tertuang dalam Pasal 20A. Pada ayat (1) dijelaskan bahwa Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kortastipidkor merupakan unsur pelaksana tugas pokok bidang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berada di bawah Kapolri.

Di ayat (2) disebutkan bahwa Kortastipidkor mempunyai tugas membantu Kapolri, dalam membina dan menyelenggarakan pencegahan, penyelidikan dan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana korupsi. Serta melaksanakan penelusuran dan pengamanan aset dari tindak pidana korupsi.

Kemudian pada ayat (3), Kortastipidkor dipimpin oleh Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disingkat Kakortastipidkor yang bertanggung jawab kepada Kapolri.

Ayat (4), Kakortastipidkor dibantu oleh seorang Wakil Kakortastipidkor disingkat Wakakortastipidkor, dan ayat (5) Kortastipidkor terdiri atas paling banyak 3 direktorat.