Menko Polhukam Hadi Tjahjanto Soroti Peningkatan Korban TPPO di Asia Tenggara

Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dalam APSC ke-28 di Laos pada Selasa (8/10). (Kemenko Polhukam)

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menegaskan bahwa perlu kerja sama untuk memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Asia Tenggara. Hal itu dia tegaskan saat hadir dalam pertemuan Asean Political Security Community Council (APSC) ke-28 di Vientiane, Laos pada Selasa (8/10).

Pejabat yang pernah menjadi panglima TNI itu menyoroti peningkatan jumlah korban TPPO di Asia Tenggara. Khususnya  korban TPPO yang dipaksa melakukan penipuan secara dalam jaringan (daring) atau online. Karena itu, dia mengajak negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan kerja sama dengan bekerja secara komprehensif untuk menangani TPPO.

"ASEAN perlu menindaklanjuti dan memberikan perhatian khusus terhadap kesepakatan ASEAN Leader’s Declarations on Combating Trafficking in Persons caused by the abused of technology," ungkap Hadi.

Menurut Hadi, jika TPPO tidak ditangani dengan serius, ASEAN tidak akan bisa menjadi epicentre of growth. Sebaliknya kawasan ASIA Tenggara berpotensi menjadi epicentre of scam.

Dia menyampaikan bahwa ASEAN sudah menyepakati kerja sama penegakan hukum seperti ASEAN Mutual Legal Assistance. Untuk melengkapi upaya pemberantasan kejahatan transnasional di kawasan secara komprehensif, dia menilai perlu diselesaikan segera ASEAN Extradition Treaty.

Di luar itu, delegasi Indonesia di APSC ke-28 juga menekankan pentingnya peran semua pihak untuk menahan diri di Laut China Selatan. Tujuannya tidak lain untuk menghindari munculnya eskalasi dan ketegangan yang dapat membawa pada konflik terbuka. Penyusunan Code of Conduct on South China Sea juga perlu segera difinalisasi sebagai panduan untuk menjaga perdamaian di Laut China Selatan. 

Hadi menyampaikan bahwa keamanan maritim perlu terus diperkuat, termasuk melalui ASEAN Maritime Forum (AMF) dan Expanded AMF (EAMF).