Senin, 8 Juni

Zetizen

Learning Hub

Iklan Jitu

Home Nasional

Tazkia Royyan Hikmatiar

Kamis, 22 Agustus 2024 | 19.52 WIB

Demo Depan Gedung DPR Tolak Revisi UU Pilkada, Arie Kriting: Kita Capek, Wakil Rakyat Tak Wakili Suara Rakyat!

Massa aksi saat berunjuk rasa meolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta, Kamis (22/8/2024). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Komika Arie Kriting menyebut bahwa dirinya capek melihat tingkah wakil rakyat yang duduk di kursi DPR RI. Hal itu yang menurutnya membuat gerakan masyarakat kembali turun ke jalan.

Kegeraman masyarakat memuncak setelah DPR melalui Badan Legislatif (Baleg) merevisi Undang-undang Pilkada yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). "Kita datang ke sini menunjukkan aksi solidaritas karena kita sudah capek. Kita sudah lihat dengan gamblang, wakil rakyat tak wakili suara rakyat!" kata Arie Kriting di depan Gedung DPR RI, Kamis (22/8).

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh masyatakat Indonesia, khususnya para buruh dan mahasiswa yang mengikuti aksi demo di depan Gedung DPR RI itu untuk mengawal putusan MK tentang ambang batas Pilkada 2024 agar bisa dijalankan.

"Kita kawal apa yang suah diputuskan MK agar bisa dilaksanakan oleh wakil-wakil rakyat kita, kita tunjukkan rakyat masih ada, kita tidak tidur, ya teman-teman," ucapnya disambut teriakan massa aksi.

Untuk diketahui, akrobat politik ditampilkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengubah aturan ambang batas pencalonan kepala daerah dikebiri.

Bukan hanya itu, lewat panitia kerja (panja) badan legislasi (baleg), DPR juga mengubah batas usia calon kepala daerah. Hanya dalam sehari, revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) rampung.

Diawali rapat kerja (raker) bersama pemerintah dan DPD pada pukul 10.00. Raker berlangsung singkat dengan keputusan mengadakan rapat panja baleg revisi UU Pilkada.

Dalam rapat panja itulah, putusan MK sehari sebelumnya (20/8) diubah. Yakni, putusan terkait dengan syarat usia minimum calon kepala daerah terhitung saat penetapan pasangan calon oleh KPU diubah kembali dengan terhitung sejak pelantikan calon terpilih.

Editor: Estu Suryowati

Terpopuler

Bocor! Alasan Brian Uriarte Tetap P4 Meski Crash di Moto3 Hungaria 2026, Bikin Veda Ega Pratama Finis P16

Menebak Ranking FIFA Timnas Indonesia Selanjutnya Jika Menang Lawan Mozambik

Profil Irjen Pipit Rismanto, Pati Polri yang Diungkap IPW Diduga Diperiksa Propam Polri Terkait Dugaan Korupsi Pertambangan

Viral! Diduga Dana Operasional Belum Cair, Sejumlah SPPG Mogok Operasional Mulai 8 Juni 2026

Prediksi Piala Dunia 2026: Sejarah Sebut Hanya 5 Tim Lolos Semua Kriteria Juara, Belanda Masuk Daftar

Viral Pengemudi Ojek Pangkalan Getok Harga Rp 400 Ribu Senayan-Bundaran HI, Modus Bilang Tarif "58"

Resmi! Veda Ega Pratama Kena Long Lap Penalty, Peluang Podium Moto3 Hungaria 2026 Terancam?

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Isu Reshuffle Kabinet Sempat Mencuat, Siapa Saja Menteri Berpotensi Diganti oleh Presiden Prabowo?

JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.

Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210

021-53699659 | 021-5349207 (Fax)

info@jawapos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Demo Depan Gedung DPR Tolak Revisi UU Pilkada, Arie Kriting: Kita Capek, Wakil Rakyat Tak Wakili Suara Rakyat!

Tags

Artikel Terkait

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Demo Depan Gedung DPR Tolak Revisi UU Pilkada, Arie Kriting: Kita Capek, Wakil Rakyat Tak Wakili Suara Rakyat!

Tags

Artikel Terkait

Tidak Hambat Pemindahan Ibu Kota Negara, Raja Juli Sebut Putusan MK Beri Kepastian Hukum Atas Pembangunan IKN

Silang Pendapat Putusan MK soal Lembaga Penghitung Kerugian Keuangan Negara, Siapa Paling Berwenang?

KPK Sebut Putusan MK soal Pimpinan Tak Lepas Jabatan Sebelumnya Beri Kepastian Hukum

Terpopuler

Download Aplikasi JawaPos.com