Kepala Bappenas: Gaji ASN untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, Penyuluh, dan TNI/Polri Naik Bertahap

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan serta pengantar rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025. Pada kesempatan itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu mengenakan baju nasional.

Dalam pidatonya, dia menekankan pentingnya peran APBN untuk memperkuat lompatan kemajuan Indonesia. APBN, lanjutnya, harus digunakan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. ”Yaitu, memanfaatkan bonus demografi, melanjutkan transformasi ekonomi, meningkatkan daya tarik investasi, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujarnya.

Salah satu topik yang banyak dinantikan pada pidato nota keuangan adalah kepastian kenaikan gaji bagi para aparatur sipil negara (ASN). Saat menyampaikan pidato nota keuangan, Jokowi tak menyinggung apa pun terkait dengan kenaikan gaji ASN. Namun, pemerintah memastikan gaji para ASN naik tahun depan. Kenaikan gaji dilakukan secara bertahap.

”Menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta TNI/Polri secara bertahap,” ungkap Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa pada konferensi pers di Jakarta kemarin.

Poin tersebut masuk dalam daftar delapan program unggulan Prabowo-Gibran yang masuk ke postur RAPBN 2025. Meski begitu, pemerintah belum mau memerinci skema kenaikan gaji ASN tersebut. Banyak hal terkait dengan perincian pos setiap anggaran yang belum dapat diperinci pada kesempatan kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut pemerintahan saat ini berada dalam transisi kepada pemerintahan presiden terpilih. Jadi, detail anggaran spesifik dijabarkan pemerintahan terpilih di masa mendatang. ”Ini adalah APBN transisi dan sebagian transisi itu nature-nya ada yang sudah spesifik dari sisi angka, ada yang belum spesifik angkanya,” jelasnya.

Ani –sapaan akrab Sri Mulyani– menganalogikan RAPBN 2025 sebagai sebuah amplop besar yang meski telah ada anggarannya, secara spesifiknya diserahkan kepada pemerintahan baru nanti. Ani menambahkan, alokasi anggaran IKN 2025 hanya mencapai Rp 137,1 miliar. Sementara, program dukungan manajemen IKN pada 2025 dialokasikan Rp 368,4 miliar.

Alokasi anggaran untuk IKN itu kecil karena ada opsi menambah alokasi anggaran, terutama untuk pengembangan infrastruktur yang mendorong investasi bisa tumbuh di IKN. ”Namun, karena masih melihat APBN ini, kita nanti alokasinya tambahan berapa. Beberapa infrastruktur penting guna menarik investasi akan jadi prioritas,” jelas Ani.

Bendahara negara itu menilai wajar jika anggaran IKN masih kecil. Sebab, nantinya kebutuhan anggaran untuk IKN kembali diperinci presiden terpilih. (dee/lyn/c14/ttg)