Prabowo Belum Dilantik, Sejumlah Relawan Sudah Duduki Jabatan Komisaris BUMN, Stafsus Erick: Baru Kali ini Pemerintahan Berkesinambungan

Stafsus Menteri BUMN Arya Sinulingga (dua dari kiri) dalam konferensi pers

JawaPos.com - Presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka belum juga dilantik. Meskipun begitu, diketahui sejumlah relawan dan pendukung Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran telah ditunjuk menduduki jabatan komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menjawab pertanyaan publik mengenai banyaknya "orang-orang" Prabowo yang mendapat posisi di BUMN, Staf Khusus (Stafsus) Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga memberikan penjelasan, Rabu (24/7), usai konferensi pers 'BUMN Soko Guru Indonesia Maju' dan peluncuran buku 'Elephant Learns Flamenco' karya Yuswohady.

"Pertama, baru kali inilah pemerintahan kita tidak putus. Ini namanya berkesinambungan. Baru kali ini lho," kata Arya Sinulingga. Menurutnya, sejak zaman presiden pertama Bung Karno hingga Joko Widodo, pemerintahan "terputus", Arya menyebutnya tidak ada kesinambungan.

"Baru kali inilah berkesinambungan. Jadi, wajar saja apa-apa yang berhubungan dengan pemerintah itu ada transisi yang enak gitu loh, lancar dia, berkesinambungan," lanjutnya.

Menurutnya, belum pernah terjadi pemerintahan yang berkesinambungan selancar ini sepanjang Indonesia merdeka. Kedua, lanjut Arya, setiap pemerintahan pasti punya arah kebijakan. BUMN yang mana kepemilikan sahamnya adalah pemerintah, pasti juga mengikuti arah kebijakan yang diputuskan.

"Maka wajar pemerintah ikut campur dalam urusan yang namanya BUMN," tegas Arya.

"Ketiga, yang namanya BUMN enggak pernah terlepas dari politik," imbuhnya.

Apa pasal? Arya menjelaskan, setiap kebijakan atau aksi korporasi yang akan dilakukan BUMN, pastilah membutuhkan persetujuan DPR. Entah itu merger, pembentukan holding, IPO, penambahan modal atau penyertaan negara, dan sebagainya.

"Swasta ada kayak gini? Nggak ada. Dan itu adalah politik. Karenanya, jangan politik itu dianggap negatif. Positif itu. Jadi, jangan seolah-olah barang haram, ini halal," ujar Arya.

Lebih lanjut Arya mengajak masyarakat melihat kinerja BUMN di bawah Erick Thohir. Bukan hanya berkutat masalah ada tidaknya orang partai di jajaran komisaris BUMN.

Dia menyebut, sepanjang kepemimpinan Erick, kinerja BUMN sangat moncer dengan pertumbuhan dividen dari Rp 44 triliun menjadi Rp 84 triliun. "Bagus nggak? Ya bagus. Aset nambah, lebih besar dari Temasek sekarang," tukas Arya.

"Artinya, kita sudah membuktikan walaupun komisarisnya ada unsur politiknya, ternyata kinerja BUMN-nya mantab, kinclong. Apa yang ditargetkan oleh pemerintah, jalan," pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah nama relawan dan pendukung pemenangan Prabowo-Gibran ditunjuk sebagai komisaris BUMN. Pertama ada Grace Natalie sebagai Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran ditunjuk menjadi Komisaris MIND ID. Berikutnya, Condro Kirono (juga Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran) ditunjuk jadi Komisaris Independen Pertamina.

Fuad Bawazier sebagai Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Anggota Dewan Pembina Gerindra, ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID. Sedangkan, Ketua Dewan Pakar Gerindra Burhanuddin Abdullah mendapat posisi Komisaris PLN.

Fauzi Baadilla yang menjadi Wakil Komandan Golf TKN Prabowo-Gibran mendapat posisi Komisaris PT Pos Indonesia (Posind), sementara itu Felicitas Tallulembang (legislator Gerindra 2014-2019) ditunjuk sebagai Komisaris BSI. Dan, Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mendapat posisi Komisaris PLN.

Selain nama-nama tersebut, ada juga Prabu Revolusi (pendukung Prabowo-Gibran) yang jadi Komisaris PT KPI, Simon Aloysius Mantiri (Wakil Bendahara TKN Prabowo-Gibran) yang jadi Komisaris Utama PT Pertamina, Isra Daming Pramulya jadi Komisaris PT Brantas Abipraya, Siti Nurizka Puteri Jaya jadi Komut dan Komisaris Independen PT Pusri, Siti Zahra Aghnia sebagai Komisaris Independen PT PPN, dan Irfan Ahmad Fauzi sebagai Komisaris Independen PT Pupuk Indonesia.