alexametrics

SETARA Institute Sebut Jawa Barat Terbanyak Kasus Intoleransi

24 November 2019, 23:00:57 WIB

JawaPos.com – SETARA Institute membeberkan hasil riset terkait dengan peringkat intoleransi provinsi di Indonesia. Hasil risetnya menyatakan, Jawa Barat merupakan provinsi yang dianggap banyak melakukan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam lima tahun dari 2014-2019.

“Dalam lima tahun terakhir, Jawa Barat ialah provinsi yang paling banyak terjadi pelanggaran kebebasan beragama,” kata Direktur Riset SETARA Institute Halili di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (24/11).

Hasil riset SETARA, terjadi 162 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jawa Barat pada 2014-2019. Angka itu lebih tinggi dari DKI Jakarta yang menempati peringkat kedua. Dari riset SETARA, terjadi 113 pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan di Jakarta pada 2014-2019.

Berturut-turut setelah DKI Jakarta ditempati Jawa Timur (98 pelanggaran), Jawa Tengah (66 pelanggaran), Aceh (65 pelanggaran) Daerah Istimewa Yogyakarta (37 pelanggaran), Banten (36 pelanggaran), Sumatera Utara (28 pelanggaran), Sulawesi Selatan 27 (pelanggaran), dan Sumatera Barat (23 pelanggaran).

Halili menyebut, terdapat beberapa faktor yang membuat Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat intoleransi tertinggi. Faktor pertama karena tumbuh suburnya organisasi yang intoleran.

“Pertama faktor aktor. Aktor kunci yang menyebabkan adanya pelanggaran kebebasan beragama di Jawa Barat itu banyak,” terang Halili.

Faktor lainnya, kata Halili, di Jawa Barat tumbuh subur konservatisme Islam. Kemudian, faktor politik juga memengaruhi status Jawa Barat menjadi provinsi dengan intoleransi tertinggi.

“Kami identifikasi adalah politik identitas keagamaan itu tinggi politisasinya di Jawa Barat. Pilkada lalu ada dua daerah yang paling intens untuk politisasi. Satu Sumatra Utara, kedua Jawa Barat. Itu kuat sekali,” ucapnya.

Kemudian, lanjut dia, permainan politik aktor nasionalis. Menurut Halili, partai-partai yang beraliran nasionalis turut memproduksi Peraturan Daerah bernusa syariat.

“Partai-partai nasionalis di Jawa Barat turut memproduksi bernuansa syariat,” pungkasnya.

Editor : Kuswandi

Reporter : Muhammad Ridwan


Close Ads