Prokes Umrah jadi Hal Wajib, Kemenag Diminta Pastikan Kapan Berangkat

JawaPos.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi dan menyambut baik rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi yang membuka kembali pintu umrah bagi jamaah Indonesia. Kendati ini menjadi kabar baik, Rudi mengingatkan pemerintah agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang ketat kepada calon jamaah Indonesia.

“Kita tentu bersyukur Pemerintah Arab Saudi kembali membuka kembali ibadah umrah untuk umat muslim Indonesia. Ini jadi kabar yang menggembirakan buat umat Islam Indonesia yang sudah rindu untuk beribadah ke tanah suci. Tapi yang perlu diingat, di masa pandemi Covid-19 saat ini, protokol kesehatan harus dikedepankan,” ungkap dia dalam siaran pers, Minggu (24/10).

Rudi juga mengingatkan, animo masyarakat untuk kembali menjalankan umrah akan meningkat, usai penutupan beberapa bulan terakhir. Sehingga animo yang tinggi itu harus diimbangi penerapan prokes yang ketat.

Pemerintah Indonesia juga diminta untuk memprioritaskan calon jamaah yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Selain itu, ia juga meminta agar peningkatan biaya kebutuhan umrah bisa ditekan semaksimal mungkin.

“Tentu akibat penundaan umrah beberapa bulan terakhir ini kan antrean calon jamaah umrah semakin banyak. Jadi pemerintah harus mengutamakan keberangkatan calon jamaah yang sudah membayar ke penyelenggara perjalanan umrah," terang dia.

"Tapi, juga harus ada sosialisasi soal konsekuensi peningkatan biaya, karena kan mesti ada syarat karantina dari Pemerintah Saudi waktu tiba di sana, dan saat jamaah kembali ke Indonesia," sambungnya.

Menurutnya, Kementerian Agama harus segera memastikan tanggal pasti keberangkatan. Karena hingga kini, meski Arab Saudi sudah menyatakan siap kembali menerima jamaah Indonesia, namun tanggal pasti keberangkatan belum diputuskan.

"Termasuk teknis dan ketentuan penyelenggaraan umrah di tengah pandemi yang ditetapkan Arab Saudi," tutupnya.