Jokowi Instruksikan Semua Lembaga Dukung Media Arus Utama

Susun Perpres Kerja Sama Pers-Platform Digital

JawaPos.com – Presiden Joko Widodo menyebut media massa memiliki tantangan yang cukup berat dari berbagai sisi. Namun, keberadaan media harus tetap didukung. Sebab, media bisa menjadi sarana rujukan bagi masyarakat untuk mendapatkan berita yang tepat.

Hal tersebut disampaikan Jokowi saat Hari Pers Nasional (HPN) kemarin (9/2). ’’Dunia pers tidak sedang baik-baik saja. Dulu isu utama dunia pers adalah kebebasan,” katanya. Saat ini, lanjut Jokowi, masyarakat kebanjiran informasi dari media sosial dan platform asing yang hanya dikendalikan oleh artificial intelligence (AI).

Di sisi lain, konten media sosial cenderung mencari sensasi. Karena itu, perlu media yang bertanggung jawab dalam pemberitaan. ”Sekarang ini banyak sekali dan mengorbankan kualitas isi dan jurnalisme otentik,” imbuhnya.

Jokowi juga menyatakan, 60 persen belanja iklan diambil media digital dengan platform asing. Itu menjadi tantangan bagi media konvensional. ’’Sehingga tadi malam, saat makan durian, saya mengundang beberapa tokoh pers untuk berbicara mengenai ini. Kita tahu bahwa Menkominfo baru saja mengajukan izin prakarsa mengenai rancangan perpres tentang kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers,” ungkapnya. Kebijakan itu memberikan dukungan pada jurnalisme yang berkualitas.

Jokowi meminta lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, perusahaan swasta, serta lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung keberadaan media arus utama. Sementara itu, Ketua PWI Atal S. Depari dalam laporannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2023 diharapkan dapat membangkitkan semangat untuk segera keluar dari krisis pandemi Covid-19. ”Kembali menapaki jalan pembangunan dan kemajuan bangsa dengan optimistis dan kebersamaan nasional,’’ ujarnya.

Photo

Wartawan Jawa Pos Farid S. Maulana (dua dari kiri) menerima anugerah Adinegoro. (SUMUT POS)

Kejagung Tunda Periksa Plate

Rencana pemeriksaan Menkominfo Johnny G. Plate oleh Kejagung kemarin (9/2) batal. Penyidik menjadwal ulang pemeriksaan tersebut pada Selasa (14/2).

Penyidik membutuhkan keterangan Plate untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi pengadaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G serta infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi (BAKTI) Kominfo tahun anggaran 2020–2022. Dalam kasus itu, Kejagung sudah menetapkan lima tersangka.

Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana mengungkapkan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Plate Senin (6/2) lalu.

”Surat itu berisi pemanggilan saksi pada Kamis, 9 Februari 2023, pukul 09.00,” ungkap dia kemarin. Lalu, pada Selasa (7/2), Sekjen Kementerian Kominfo membalas surat panggilan itu. Kementerian Kominfo menyampaikan bahwa Plate tidak bisa datang lantaran harus mendampingi Presiden Joko Widodo dalam acara puncak Hari Pers Nasional (HPN) di Medan, Sumatera Utara.