Vaksinasi untuk Anak Baru Capai 9,6 Persen

JawaPos.com – Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim memberi sinyal bahwa pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dapat dilakukan pada wilayah yang masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 1 hingga 3. Namun, hal itu mendapatkan penolakan dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G). Salah satu alasannya, baru 9,6 persen anak yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama.

Kemarin (22/8) Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menyebut bahwa ucapan Nadiem merupakan tindakan gegabah. Sebab, vaksinasi guru dan murid hingga kini belum tuntas. ”Mempelajari data Kemenkes dan Kemdikbudristek, progres vaksinasi anak usia 12–17 tahun secara nasional masih lambat, baru mencapai 9,6 persen untuk dosis pertama,” ucapnya. Sasaran vaksinasi anak usia 12–17 tahun mencapai 26.705.490 orang. Data Kemenkes per 19 Agustus 2021 menunjukkan, baru 2,55 juta anak yang disuntik tahap pertama dan 1,16 juta anak mendapatkan dosis kedua.

Iman juga memperingatkan potensi pelanggaran selama PTM terbatas. Di beberapa daerah yang sudah melaksanakan PTM terbatas, P2G mendapati beberapa pelanggaran protokol kesehatan. ’’Kami masih mendapatkan laporan pelanggaran terhadap prokes di sekolah dan sepulang sekolah. Siswa tak pakai masker, masker dipasang di dagu, bahkan siswa berkumpul nongkrong sepulang sekolah,” ungkapnya.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam beberapa kesempatan menyampaikan bahwa tatap muka selama PTM terbatas maksimal dua jam sehari atau seminggu maksimal dua hari. Jumlah siswa yang dibolehkan masuk adalah 25 persen dari kapasitas normal.

Namun, menurut Iman, koordinasi Kemdikbudristek buruk. ’’Ketentuan PTM terbatas yang disampaikan Presiden, Pak Menkes, dan Mas Menteri Nadiem berbeda total. Ini membuat pihak sekolah dan guru kebingungan,” ucapnya.

Sekretaris Nasional (Seknas) P2G Afdhal menyoroti dasbor kesiapan belajar yang masih belum banyak terisi. Data dasbor per kemarin menunjukkan, baru 57,68 persen atau 309.709 sekolah di Indonesia yang mengisi daftar periksa. Sisanya, 42,32 persen atau 227.191 sekolah, belum mengisi. ”Pemda perlu melakukan asesmen dan verifikasi terlebih dahulu. Belum tentu sekolah yang sudah mengisi dasbor benar-benar siap melakukan PTM. Makanya dibutuhkan verifikasi faktual,” katanya. Jika tidak, dia khawatir dengan risiko yang ada.

Dia meminta sekolah bersikap terbuka mengenai kesanggupan mereka untuk melaksanakan PTM terbatas sesuai prokes. Sekolah mesti menyampaikan data pemenuhan minimal 11 item. Salah satunya adalah data warga sekolah yang punya komorbid dan masih terinfeksi Covid-19, sedang isoman, atau dirawat di rumah sakit. Semua data itu harus disampaikan kepada orang tua atau wali murid sebagai bahan pertimbangan.

Sementara itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) Jatim belum memastikan pelaksanaan PTM terbatas jenjang SMA, SMK, dan SLB. Meski begitu, persiapan PTM saat ini sudah diselesaikan dengan merancang standard operating procedure (SOP) berdasar status level masing-masing kabupaten/kota.

Kepala Dispendik Jatim Wahid Wahyudi mengatakan, sesuai Instruksi Mendagri Nomor 34 Tahun 2021 tentang PPKM level 4, level 3, dan level 2 di Jawa-Bali, PTM terbatas sudah diperbolehkan. ”Khususnya untuk daerah dengan level 1, 2, dan 3,” katanya.

Berdasar arahan presiden, guru dan siswa yang dalam satu sekolah telah divaksin diperbolehkan menggelar PTM terbatas. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga telah memberikan instruksi ke Dispendik Jatim. Apalagi siswa sudah divaksin minimal satu kali dosis atau dosis pertama. Mereka diperbolehkan ikut PTM terbatas.

Jumlah guru dan tenaga kependidikan yang telah divaksin lebih dari 80 persen di Jatim. Namun, jumlah siswa saat ini memang masih fluktuatif. Persentasenya di masing-masing daerah berbeda. Misalnya, di Banyuwangi jumlah siswa yang telah divaksin sekitar 15 persen. Tapi, di Pacitan baru 5 persen siswa yang mendapat vaksin. Sementara itu, di Kediri Raya mencapai 7 persen.

Wahid menyebut, saat ini SOP pelaksanaan PTM terbatas telah dibuat. Dalam aturan itu, akan dijelaskan penerapan PTM terbatas di masing-masing sekolah berdasar status level di wilayah tersebut.

Syarat pelaksanaan PTM terbatas juga harus mendapatkan izin satgas Covid-19 kabupaten/kota. Selain itu, siswa yang ikut PTM terbatas wajib mendapatkan izin dari masing-masing wali murid.

Kepala SMAN 15 Surabaya Johanes Mardijono mengatakan, pihaknya siap menyelanggarakan PTM terbatas jika sudah mendapatkan instruksi. ”Kami siap, tinggal menunggu arahan,” katanya.

Selain guru, hampir semua siswa di SMAN 15 sudah mendapatkan vaksinasi. Sabtu lalu (21/8) sebanyak 800 siswa telah divaksin. ”Jumlah siswa kami total 1.200 anak. Sebagian sudah ikut vaksin di luar sekolah,” katanya.

Vaksinasi Buruh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menuturkan, vaksinasi terhadap kalangan buruh sangat penting dipercepat. Sebab, hal tersebut juga terkait dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Karena itu, kawasan Solo Raya yang termasuk salah satu basis industri ditarget bisa memvaksin 100 ribu buruh. ”Bertahap dan ditambah terus,” paparnya saat mengunjungi vaksinasi massal PT Pan Brothers kemarin (22/8).

Vaksinasi untuk masyarakat umum juga sangat penting. Karena itu, perlu percepatan vaksinasi hingga akhir September target tercapai. ”Masyarakat umum juga jangan tertinggal, tetap harus vaksin,” papar mantan Kabareskrim itu.

Dalam acara yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa Covid-19 akan terus ada di Indonesia dalam beberapa tahun ke depan. Karena itu, penting menyeimbangkan antara kesehatan dan ekonomi. ”Hidup sehat, tapi tetap beraktivitas dan bekerja,” ujarnya.

Menurut dia, masyarakat harus selalu menggunakan masker dalam beraktivitas. Lalu, tracing dan testing harus berjalan hingga tingkat terbawah. ”Kalau soal jalan sudah tidak perlu lagi buka tutup atau penyekatan. Agar berimbang antara kesehatan dan ekonomi,” jelasnya.

Akhir pekan kemarin, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengunjungi Provinsi Kalsel. Di provinsi tersebut, sebanyak 6 dari 13 kabupaten/kota menerapkan PPKM level 4. Dia mengimbau kepada masyarakat yang terpapar Covid-19 dan sedang melakukan isoman di rumah agar mau pindah ke fasilitas isoter. Dengan begitu, mereka bisa mendapatkan penanganan dan perawatan yang lebih memadai. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi penularan kasus (terutama klaster keluarga) serta menurunkan tingkat kematian.

Dia juga memberikan catatan mengenai mobilitas di Kalsel yang masih memiliki tren lebih tinggi daripada rata-rata nasional. ’’Mobilitas masih perlu ditekan, terutama pada sektor ritel dan rekreasi, pusat transportasi umum, dan tempat kerja. Dalam 1–2 minggu ke depan, saya berharap agar mobilitas ini bisa terus ditekan. Pendekatan nonmedis juga harus digencarkan untuk memotong mata rantai Covid-19,” katanya.

Provinsi Kalsel berada pada level asesmen tingkat 4 dengan total kasus kumulatif sampai 18 Agustus 2021 sebanyak 60.377 kasus (1,5 persen dari total kasus nasional). Positivity rate mingguan (7DMA) juga masih cukup tinggi, yaitu 42,8 persen. Kasus aktif tercatat 11.172 kasus, angka kesembuhan 47.327 kasus (78,4 persen), dan angka kematian 1.878 kasus (3,1 persen). Tingkat BOR mencapai 60 persen dengan tingkat konversi TT untuk Covid-19 sebesar 30,1 persen, serta capaian target testing masih rendah (26,3 persen). ’’Sehingga hal itu (testing) sangat perlu untuk terus ditingkatkan,” jelas Airlangga.

SMK di Solo Akhirnya Batalkan PTM

SMK Batik 2 Surakarta membatalkan rencana PTM. Semula, PTM di sekolah itu akan dilangsungkan Senin (23/8). Pembatalan ditulis secara resmi oleh pihak sekolah dalam surat pemberitahuan tertanggal 21 Agustus 2021. Surat itu menjelaskan bahwa pembatalan PTM didasarkan pada anjuran Pemprov Jateng melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Cabang Dinas Pendidikan VII Provinsi Jawa Tengah.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan tegas melarang sekolah melaksanakan PTM. Ganjar menyatakan, pelaksanaan PTM saat ini sebatas uji coba dan harus mendapat izin dari pemerintah lewat dinas terkait. ’’Enggak, enggak boleh. Apalagi SMK dengan kewenangan kami dan biasanya mereka tidak izin. Jangan melakukan dulu, kalau tidak ingin kami tutup nanti. Kami minta untuk pulang semuanya,’’ tegas Ganjar dalam rilis yang diterima Jawa Pos dari Pemprov Jateng.

Dia menegaskan, sekolah yang nekat menggelar PTM justru membahayakan. ’’Tolong sekolah-sekolah yang melakukan tatap muka lapor dulu ke kami. Sering kali mereka nekat tidak lapor karena merasa bisa dan sebagainya, itu yang bahaya,’’ ujarnya.

Ganjar juga meminta masyarakat melapor jika mendapati sekolah yang nekat menggelar PTM. Pihaknya bakal menurunkan tim untuk pengecekan. Pada intinya, lanjut Ganjar, sekolah yang ingin menggelar PTM harus meminta izin ke dinas terkait. ’’Sebenarnya kalau mereka izin, sistem kontrol akan lebih baik. Nanti bisa saling bantu, saling lihat, dan seterusnya. Maka, masyarakat kami minta untuk membantu melaporkan. Begitu ada laporan masyarakat, kami akan turunkan tim dengan cepat. Harus izin,’’ tuturnya.