Usul Gelar Pahlawan Nasional untuk Mbah Bisri Gagal Lagi Tahun Ini

JawaPos.com– Pada Momen Hari Pahlawan tahun ini, nama KH M. Bisri Syansuri, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama (NU), kembali gagal mendapat gelar pahlawan nasional. Padahal, usulan gelar pahlawan kepada ulama besar asal  Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sudah masuk disampaikan 2020 lalu.

Menurut Aziz Ja’far, ketua Ikatan Alumni PP Mambaul Maarif, Denanyar, Jombang, sampai saat ini pihaknya belum menerima surat resmi penetapan gelar pahlawan terhadap Mbah Bisri. ”Jadi, tahun ini kayaknya belum dapat lagi,” katanya kepada Jawa Pos Radar Jombang (4/11).

Sejak 2019 lalu, pihaknya bersama tim sudah mempersiapkan tentang usulan pahlawan nasional untuk Mbah Bisri. Mulai persyaratan dokumen, berkas-berkas hingga sejumlah bukti otentik lainnya. ”Setelah itu, 2020 kita sudah mendapat restu dzuriyah Mbah Bisri. Langsung kita kumpulkan secepatnya, dan ada sidang-sidang,” imbuhnya.

Pada 2020 lalu, seluruh berkas juga sudah dikirim ke pemerintah pusat. Dari informasi yang masuk kepadanya, lanjut Aziz, dokumen yang dikirimkan itu dinilai sudah memenuhi syarat. ”Mulai keterlibatan Mbah Bisri dalam Kemerdekaan RI dan jasa-jasa besar beliau,’’ ungkapnya.

Sebagai ketua tim pengusul, saat itu bersama Pemkab Jombang, pihaknya optimistis gelar pahlawan nasional akan tercapai. Sebab, semua unsur telah terpenuhi. Namun, hingga masuk tiga tahun ini, Mbah Bisri belum juga mendapat gelar pahlawan nasional. ”Kami juga terus berupaya, biasanya dari pemerintah sendiri akan mengirim tembusan semisal ada kekurangan. Mudah-mudahan tahun depan,” tegas Aziz.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pemkab Jombang Hari Purnomo, beberapa waktu lalu pemerintah pusat telah mengumumjan gelar pahlawan kepada lima orang. Namun, nama Mbah Bisri tidak termasuk di dalamnya. ”Sampai saat ini, kami belum menerima pemberitahuan. Namun, sejak 2020 berproses, semua dokumen sudah dilengkapi,” ujarnya.

Hari menyebut, pengiriman dokumen dilakukan melalui Pemprov Jawa Timur, yang diteruskan ke Kementerian Sosial (Kemensos) RI. ”Lalu dibawa ke forum Sekretariat Kepresidenan, sampai awal tahun lalu kami belum mendapat pemberitahun,” imbuhnya.

Kini, tinggal menunggu keputusan pemerintah pusat. Apakah gelar pahlawan nasional untuk Mbah Bisri tersebut disetujui atau masih ada kekurangan persyaratan yang lain. ”Karena bisa saja antrean banyak. Ternyata, sampai 2022 ini usulan permohonan belum dapat,” tambah Hari.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, selaku ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, menyampaikan, pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh. Mereka dipilih berdasar usulan masyarakat dan melalui proses seleksi.

Kelima orang itu adalah dr HR Soeharto dari Jawa Tengah,  KGPAA Paku Alam VIII (Raja Paku Alam 1937-1989), dr Raden Rubini Natawisastra (Kalimantan Barat), H Salahuddin bin Talibuddin (Maluku Utara), dan KH Ahmad Sanusi (Jawa Barat).

Untuk diketahui, Mbah Bisri, Hadratussyaikh KH Hasyim Asy’ari, dan KH Wahab Chasbullah adalah tiga ulama besar sekaligus muassis Ormas terbesar NU. Ketiganya bukan hanya berjasa pada perkembangan Islam, namun juga memiliki andil besar terhadap sejarah perjalanan bangsa. Nah, Mbah Hasyim dan Mbah Wahab sudah ditetapkan pemerintah sebagai pahlawan nasional. Namun, usulan pahlawan untuk Mbah Bisri tahun ini belum disetujui.

Dalam sebuah artikel Jejak-jejak Perjuangan KH Bisri Syansuri yang dimuat dalam buku Khazanah Islam Jawa terbitan Balai Litbang Semarang, Subhan Ridlo—penulis artikel—antara lain menceritakan bagaimana interaksi Mbah Bisri dengan tentara dan penguasa Jepang.

Penelitian Subhan mengungkap, masa pendudukan Jepang selama 3,5 tahun, membuat Mbah Bisri lebih berprihatin. Kemerdekaan telah tercapai, tetapi masalahnya adalah bagaimana mempertahankannya. Mbah Bisri mengambil jalan baru, yaitu turut aktif dalam pertahanan negara, dengan menjadi wakil ketua Markas Ulama Jawa Timur (MODT) pada 1947-1955. (Arsip Sejarah Hidup Lengkap KH Bisri Syansuri).

Markas tersebut semula berkedudukan di Waru, dekat Kota Surabaya. Namun, karena terus menerus terdesak sampai ke garis belakang, akhirnya dibubarkan dan saat pembubarannya terjadi di kala TNI telah berdiri sebagai satu-satunya angkatan bersenjata, yang bertanggung jawab atas pertahanan negara.

Antara 1947-1949, Mbah Bisrti menjadi ketua Markas Pertempuran Hisbullah Sabilillah (MPHS). Usia yang sudah menginjak 50 tahun saat itu, tidak mengurangi mobilitas dan kegesitan gerak fisiknya sama sekali.

Jenderal Purnawirawan A.H. Nasution memberikan informasi bahwa Mbah Bisri masih tetap melakukan konsultasi dengan para komandan militer di daerah pertempuran di Surabaya-Jombang, seperti Overste Kretarto dan sebagainya, bahkan setelah clash pertama sekalipun.

Apa yang memotivasi Mbah Bisri untuk terjun ke dalam perjuangan militer secara langsung, yaitu turunnya fatwa guru tercinta Mbah Hasyim Asy’ari tentang hukum jihad akbar dan perjuangan di jalan Allah bagi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Periode kemerdekaan juga memberikan tahap baru dalam kehidupan Mbah Bisri. Yakni, keterlibatannya sebagai Kepala Staf Komando untuk menjadi penghubung antara gerakan massa yang dikerahkan oleh Bung Tomo dengan para kiai seluruh Jawa Timur menjelang peristiwa 10 November di Surabaya.

Pada Oktober 1945, Mbah Bisri memberi fatwa untuk berjihad melawan Belanda. Lalu, 1946 Mbah Bisri terlibat dalam lembaga pemerintahan dimulai dengan menjadi anggota dalam Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) mewakili unsur Masyumi, tempat NU tergabung secara politis.

Perang gerilya yang sempat membubarkan pesantrennya untuk sementara waktu, membuat keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan terhenti. Tetapi keterlibatan itu dilanjutkan dalam keanggotaan Dewan Konstituante (1955-1959) sesudah Majelis Konstituante hasil Pemilu pertama dibubarkan.