Cegah KKN, Kampus UT Bentuk Market Place Pengadaan Barang dan Jasa

JawaPos.com - Kegiatan pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah rentan dijadikan ladang korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Rektor Universitas Terbuka (UT) Ojat Darojat menuturkan ke depan diharapkan kegiatan pengadaan barang dan jasa bisa diintegrasikan dengan kemajuan teknologi. Pihaknya pun mengisiasi pembentukan market place pengadaan barang dan jasa.

“Apalagi di UT setiap tahun cukup besar anggaran untuk pengadaan barang dan jasa," katanya di sela sosialisasi dan public hearing peraturan pengadaan barang dan jasa di kampus UT Jumat (17/1).

Dia mengatakan, tahun ini anggaran UT sekitar Rp 1 triliun. Nilai ini naik dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp 850 miliar. Anggaran tersebut selain untuk belanja pegawai seperti untuk gaji dan tunjangan, juga untuk pengadaan barang dan jasa.

"Diharapkan melalui market place kita bisa melakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya nanti, market place tersebut bisa diakses secara terbuka oleh masyarakat atau publik. Ojat menegaskan semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses market place itu.

Ojat mengatakan mereka memang ingin menjalankan amanah pengelolaan anggaran dengan baik dan tanggung jawab. "Jangan sampai ada korupsi dan nepotisme. Karena akan merugikan kinerja organisasi," tuturnya.

Dia juga mengatakan sejumlah UMKM binaan UT juga bisa ikut masuk dalam market place pengadaan barang dan jasa itu. Kepala Unit Pengadaan Barang dan Jasa UT Adrian Sutawijaya menambahkan, saat ini market place tersebut masih tahap sosialisasi dan uji coba.

"Diharapkan tahun ini, atau tengah tahun ini sudah bisa diluncurkan," jelasnya.

Dia mengatakan, secara teknis market place ini akan bekerja seperti Go-food milik Gojek atau Bukalapak. Semua vendor atau UMKM bisa mengunggah produk mereka, kemudian UT tinggal memilih produk dari vendor mana yang akan dibeli.