Melawan Putusan Pengadilan, OSO Laporkan KPU ke Polda Metro

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) terus berusaha supaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) memasukkan namanya dalam daftar calon tetap (DCT) Anggota DPD RI periode 2019-2024.

Terbaru, OSO lewat kuasa hukumnya Herman Abdul Kadir melaporkan KPU ke Polda Metro Jaya. Hal itu karena para komisoner KPU tidak patuh terhadap putusan PTUN dan Bawaslu yang meminta KPU memasukkan nama OSO di DCT.

"Kami sudah lapor ke Polda Metro Jaya, laporan ini terkait tindak pidana umum," ujar Herman saat dihubungi, Selasa (22/1).

Herman mengaku KPU adalah pejabat negara. Sehingga sudah seharusnya melaksanakan putusan PTUN dan Bawaslu. Bukan malah menentang putusan tersebut. "Pejabat negara itu harus mau melaksanakan putsan peradilan," katanya.

Menurut Herman, KPU telah melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP. Pasal tersebut berbunyi:

"Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah."

‎Adapun sikap KPU ini diketahui tak menjalankan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap perkara pencalonan OSO. Bawaslu memerintahkan KPU untuk memasukkan nama OSO ke dalam DCT, namun bila terpilih dan kembali menjadi anggota DPD, OSO harus segera mengundurkan diri.

Perkara ini bermula ketika gugatan pihak OSO terhadap KPU RI ke PTUN Jakarta dikabulkan Majelis Hakim PTUN. PTUN memerintahkan KPU menerbitkan DCT baru dengan nama OSO di dalamnya.

Dalam putusan perkara Nomor 242/G/SPPU/2018/PTUN.JKT, Majelis Hakim PTUN Jakarta juga membatalkan keputusan KPU Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang penetapan DCT perseorangan peserta Pemilu anggota DPD Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018.

Putusan itu mengharuskan KPU mencabut penetapan DCT sebelumnya karena tak punya landasan hukum. Namun, KPU tetap memutuskan untuk tetap tak memasukan nama OSO ke DCT Anggota DPD Pemilu 2019.‎