Yasonna Disorot, Kalangan Pakar Bingung Kenapa PDIP Ngotot Bela Diri

JawaPos.com - Keterlibatan Yasonna H Laolly dalam kasus Pergantian Antar-waktu caleg PDIP, menuai banyak sorotan. Salah satunya dari kalangan pakar.

Pengamat politik dari Political and Public Policy Jerry Massie meminta agar Yasonna H Laoly lebih fokus sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) daripada terlibat dalam pembentukan tim hukum PDIP. Itu terkait kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan dan kaburnya Harun Masiku.

"Harusnya Yasonna lebih fokus ke tupoksinya sebagai Menkumham," kata Jerry, di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, keterlibatan Yasonna dalam pembelaan PDIP yang membentuk tim hukum secara etika politik kurang elegan. "Di PDIP banyak kan para advokat, lawyer, kan bisa memberikan mereka kesempatan," ujar Jerry.

Jerry melihat, PDIP saat ini tengah memainkan politik bela diri saat kadernya Harun Masiku terlibat dalam kasus dugaan suap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang terkena OTT oleh KPK beberapa waktu lalu.

Jerry pun mengakui bahwa jika memiliki tugas ganda memang agak berat antara negara dan kepentingan partai. Di PDIP, Yasonna menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

"Saran saya Pak Yasonna lebih fokus ke masalah hukum seperti kasus seorang pelajar yang membela pacarnya dari begal justru terancam hukuman seumur hidup, dan memperbaiki lapas-lapas yang bermasalah," tuturnya.

Meskipun, menurutnya, belum ada UU yang melarang tugas Menkumham untuk melakukan dukungan terhadap kepentingan partai, terlebih Yasonna menjabat ketua DPP PDIP. Karena kan ada wakilnya yang bisa menggantikan posisinya.

“Pertanyaan saya kenapa mereka ngotot membentuk tim untuk membela partai habis-habisan. Semua akan terjawab dalam persidangan Tipikor," ujarnya.

Sementara itu, Peneliti dan pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai para menteri yang telah terpilih dalam kabinet pemerintahan sebaiknya melepas jabatan yang melekat di partai untuk menghindari terjadinya konflik kepentingan di kemudian hari.

"Menurut saya sebaiknya secara etik para menteri yang berasal dari partai politik memang sebaiknya harus memilih, jika fokus menjadi menteri, tentu dengan melepaskan jabatan di partai politiknya," ujar Arya saat dihubungi Antara, Minggu.

Arya juga mengatakan, sikap itu juga akan menimbulkan persepsi publik yang negatif terkait profesionalitas kabinet.

Pada akhirnya, sikap para menteri yang seperti ini juga akan merugikan Presiden Joko Widodo. Arya pun berharap Presiden memiliki peraturan untuk menterinya agar bisa profesional menjalankan tugas pemerintahan.

"Sebaiknya Presiden punya kebijakan khusus untuk meminta menteri-menteri tersebut bekerja profesional sebagai pejabat publik. Ini untuk menghindari konflik kepentingan seperti ini," ujar Arya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memperoleh kritikan dari sejumlah pihak setelah hadir dalam konferensi pers PDI Perjuangan menindaklanjuti OTT KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR.

Namun, Yasonna mengklarifikasi hal tersebut dengan menyebut bahwa kapasitasnya pada acara itu bukan sebagai Menkumham, melainkan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan untuk mengumumkan pembentukan tim hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku.

"Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukum koordinatornya Pak Teguh Samudra," kata dia di Yogyakarta, Jumat (17/1).

Hal ini terkait Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memperoleh kritikan dari sejumlah pihak setelah hadir dalam konferensi pers PDI Perjuangan menindaklanjuti OTT KPK terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR.

Namun, belakangan Yasonna mengklarifikasi hal tersebut dengan menyebut bahwa kapasitasnya pada acara itu bukan sebagai Menkumham, melainkan sebagai Ketua DPP PDIP Bidang Hukum dan Perundang-Undangan untuk mengumumkan pembentukan tim hukum terkait kasus dugaan suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku.

"Saya tidak ikut di tim hukum. Saya ketua DPP-nya membentuk tim hukum. Waktu kita bentuk saya umumkan, itulah tugas saya. Tim hukum koordinatornya Pak Teguh Samudra," kata dia di Yogyakarta, Jumat (17/1).