JK Tolak Pembentukan Densus Tipikor, Polri: Kita Tetap Jalan Terus

JawaPos.com - Wakil Presiden Republik Indonesia Jusuf Kalla (JK) menilai Datasemen Khusus Tindak Pidana Anti Korupsi (Densus Tipikor) yang berencana dibentuk Polri belum diperlukan saat ini. 

Menanggapi hal itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto mengatakan pihaknya akan tetap menindaklanjuti wacana pembentukan Densus Tipikor oleh Polri.

"Nggak apa-apa (Pak Jusuf Kalla menolak), kita tetap jalan terus,” kata Irjen Pol Setyo Wasisto saat dihubungi JawaPos.com, Jakarta, Rabu (18/10).

Setyo menuturkan, wacana pembentukan Densus Tipikor masih dalam tahap perundinga sehingga nantinya Presiden Joko Widodo masih harus mengumpulkan stakeholder yang membahas hal tersebut.

"Ya nanti kita lihat, kan masih dikumpulkan oleh Pak Presiden juga, ya," ujar Setyo.

Lebih lanjut, Setyo menyebut terkait anggaran pembentukan Densus Tipikor yang mencapai Rp2,6 triliun itu diperuntukan untuk menyiapkan seluruh operasional seperti gedung dan pengadaan alat lainnya.

"Anggaran kita sudah siapkan, tapi belum ini, ada gedung, ada sarana operasional," jelas Setyo.

Sebelumnya diketahui, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) oleh Polri belum diperlukan sekarang ini.

Menurut JK, pemberantasan Korupsi sebaiknya difokuskan di Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

‎"Jadi cukup biar KPK dulu, toh sebenarnya polisi, kejaksaan juga masih bisa menjalankan tugas dan itu bisa. Tidak berarti perlu ada tim baru untuk melakukan itu. Tim yang ada sekarang juga bisa," kata Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, (17/10).

Menurut JK, jangan sampai pembentukan Densus Tipikor hingga ke wilayah memicu rasa takut pejabat dalam mengambil keputusan sehingga dapat menghambat pembangunan.

‎"Kita juga haruslah hati-hati juga jangan isu pemberantasan korupsi itu menakutkan bagi semua orang sehingga menakutkan pejabat membuat kebijakan," tandasnya.