Logo JawaPos
Author avatar - Image
Kamis, 26 Januari 2017 | 04.33 WIB

MUI Ingatkan Politik Uang Haram, Paslon Kepala Daerah Diminta Jujur

Ilustrasi - Image

Ilustrasi

JawaPos.com - Dalam hitungan hari, sejumlah wilayah di Indonesia akan menggelar Pilkada serentak. Para pasangan calon tengah giat-giatnya dalam melakukan kampanye, tak terkecuali yang ada di Jakarta.

Salah satu yang menjadi pembahasan menarik adalah soal dana kampanye paslon cagub dan cawagub. Pasalnya, ada paslon yang jujur soal dana kampanye dan ada yang tidak terbuka.

Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas berharap, para paslon bisa jujur dalam menyampaikan hal apapun ke publik. Terlebih soal keuangan selama kampanye.

"Kejujuran adalah sikap dan sifat yang harus dimiliki seseorang bila dia ingin sukses baik dalam hidup di dunia maupun  di akhirat. Begitu juga dalam kehidupan berpolitik. Karena dengan kejujuran, dia akan bisa mendapatkan kepercayaan dari konstituennya, sehingga kepemimpinannya akan langgeng, karena akan mendapatkan dukungan yang tulus dari masyarakat yang dipimpinnya," ucap Anwar ketika dikonfirmasi, Rabu (25/1).

Dia juga mengingatkan, bila paslon tidak berbuat jujur, maka akan mudah tak mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. "Kalau ada yang melakukan tindak ketidakjujuran, yang bersangkutan telah melakukan tindak yang tak terpuji dan ini jelas tidak baik, terlebih bagi masyarakat dan rakyat yang dipimpinnya," ucap Anwar.

Bahkan, kata dia, MUI telah memiliki fatwa soal politik uang.  "Itu sudah ada lama. Di era kepemimpinan Pak Din Syamsuddin, saat menjadi Ketua MUI," tutur Anwar. Yang pada artinya, segala bentuk politik uang itu telah diharamkan.

Sementara dikonfirmasi terpisah, mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Adnan Pandu Praja mengatakan, pada prinsipnya paslon harus melaporkan tata kelola keuangannya sejak diterima sampai ketika disalurkan. "Kalau sejak awal paslon sudah transparan dan tidak ada yang disembunyikan, Insya Allah dijamin ketika yang bersangkutan terpilih akan bebas dari jeratan KPK," jelas Adnan.

Sebaliknya, lanjut dia, bila yang dilaporkan jauh dari yang sesungguhnya terjadi, mudah diduga pola kerjanya akan juga manipulatif. Di mana, masih katanya, tidak jarang pinjaman yang sangat besar untuk dana kampanya akan menyandera paslon bila terpilih. (elf/JPG)

Editor: Yusuf Asyari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore