Sebanyak 10,86 Juta Jiwa hadapi Kemiskinan Ekstrem di Indonesia

JawaPos.com - Pemerintah mengubah targetnya dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Tak lagi di 2030, kemiskinan ekstrem harus nol persen pada 2024.

Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan 2021 mencapai 9,71 persen atau 26,5 juta. Sementara, tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 4 persen atau 10,86 juta jiwa.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia memang relatif kecil. Tetapi, menurutnya, jumlah yang kecil itu justru tidak menjamin lebih mudah diatasi.

Dia mengibatkan hal ini seperti nasi liwet. Di mana, kemiskinan ekstrem ini merupakan kerak dari nasi liwet tersebut yang justru paling sulit diambil atau dikerok.

"Karena dia kerak, maka daya ungkitnya membutuhkan energi sumber daya yang ekstra," ujar Menko PMK pada acara Launching Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, di Kantor Kemenko PMK, pada Selasa (14/6).

Sebagai informasi, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2022.

Inpres Nomor 4 Tahun 2022 telah mengamanatkan kepada 22 Kementerian, 6 Lembaga, dan Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk mengentaskan kemiksinan ekstrem butuh kerja sama dan kekompakkan dari semua unsur terkait.

Lebih lanjut, dia mengatakan, agar tercapai target yang diharapkan, pemerintah telah berfokus pada sejumlah kegiatan kunci. Pertama, melalui bantuan sosial dan subsidi yaitu kelompok program/kegiatan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin ekstrem.

Kedua, melalui pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat miskin ekstrem, Ketiga, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dalam rangka penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. "Dalam mengambil langkah-langkah tersebut harus dipastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antar kementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat," tuturnya.

Dia berharap, dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan organisasi filantropi maka target penghapusan kemiskinan ekstrem 2024 bisa tercapai. Dalam kesempatan launching itu hadir Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Kepala Staf Presiden Moeldoko, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Kepala BPS Margo Yuwono, dan perwakilan dari kementerian lembaga lainnya. (*)