Vaksinasi Berbayar, Komisi VI DPR Minta Kimia Farma Jangan Main-main

JawaPos.com - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan hal penting terkait pelaksanaan program Vaksinasi Gotong Royong Individu yang dijalankan BUMN farmasi melalui PT Kimia Farma Tbk. Khususnya soal kepentingan pribadi.

Pasalnya, beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik, yakni oknum Kimia Farma yang menggunakan alat antigen bekas di Bandara Kualanamu, Sumatera Utara. Di mana oknum tersebut dari kejahatannya menghasilkan 30 juta per hari.

Ia menegaskan agar jangan sampai kembali kasus seperti itu. Mufti mengingatkan bahwa kewajiban Kimia Farma dalam hal ini adalah perlunya menjaga standar etik tertinggi dalam program vaksinasi berbayar individu.

“Jangan sampai ada lagi pihak Kimia Farma yang bermain-main mengambil keuntungan dalam penyediaan vaksin individu ini,” tegas dia dalam keterangannya, Minggu (11/7).

Selain itu, standar etik pelayanan juga harus dimaksimalkan agar tidak melukai rasa keadilan di masyarakat. Khusus untuk vaksinasi gotong royong, Mufti meminta Kimia Farma jangan sampai melakukan layanan di rumah konsumen.

“Sesuai aturan, vaksinasi gotong royong harus di faskes. Kimia Farma jangan kemudian membuat inovasi marketing dengan model seperti homecare, rakyat akan marah kalau melihat ada vaksinasi di rumah-rumah orang kaya. Ini saya ingatkan betul," imbuhnya.

Kemudian, yang perlu menjadi perhatian lainnya adalah mampu menata fokus terkait program vaksinasi. Sebab, pemerintah secara bersamaan juga harus menunaikan tugas percepatan produksi dan distribusi vaksin gratis serta obat-obatan terapi Covid-19.

"Program vaksin individu ini pasti peminatnya banyak, dan bisa menyegarkan arus kas BUMN farmasi karena bayar langsung di tempat," jelas dia.

Layanan vaksinasi individu berbayar ini dibuka di 8 klinik Kimia Farma di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Surakarta, Surabaya, dan Bali. Asumsinya, ada uang masuk sekitar Rp 747 juta per hari dari program ini, belum lagi jika nanti jaringan penyedia vaksin berbayar ini ditambah.

Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat

Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat

"Tentu itu cukup menggiurkan, namun saya minta jangan gara-gara vaksin individu ini, kemudian BUMN farmasi berkurang fokusnya untuk menyediakan vaksin program yang gratis dan obat-obatan terapi yang sangat dibutuhkan rakyat,” kata Mufti.

Hal tersebut sangat penting untuk diingatkan, sebab jaringan PT Bio Farma (Persero) maupun PT Kimia Farma (Persero) Tbk punya tugas berat lain.

"Bio Farma produksi vaksin gratis. Kimia Farma memproduksi sebagian obat terapi dan distribusi obat terapi Covid-19 dari produsen lain, antara lain ivermectin, oseltamivir, remdesivir, favipirafir yang semuanya butuh fokus dan ketangkasan untuk segera terdistribusi dengan baik ke masyarakat dan merata,” pungkasnya.