Politikus PKS: Disinformasi Soal Vaksin Covid-19 Harus Diatasi

JawaPos.com - Pemerintah diminta untuk segera mengatasi disinformasi soal vaksin Covid-19 yang banyak beredar di tengah masyarakat. Sebab, menurut Anggota Komisi I DPR Sukamta, hal tersebut diperlukan karena terkait dengan efektivitas penanganan Covid-19 yang tengah dilakukan.

Menurut Sukamta, sejak awal pandemi, pemerintah masih terkesan tertatih-tatih dalam berkomunikasi kepada masyarakat. Tidak saja soal kebijakan yang sering berubah-ubah, pemerintah juga belum dijadikan rujukan utama masyarakat dalam penangangan Covid-19. Alhasil, masyarakat terpapar informasi dari berbagai sumber melalui media sosial yang tidak sedikit diantara tidak jelas sumber beritanya dan bermuatan hoaks.

"Termasuk soal rencana vaksinasi Covid-19 sosialiasi yang dilakukan pemerintah kalah gencar dengan opini anti vaksin atau hoaks soal vaksin yang beredar di dunia maya. Ini menyebabkan sebagian masyarakat merasa takut untuk divaksin. Ini akan menyebabkan upaya sosialisasi lebih berat dilakukan," ujar Sukamta, Jumat (9/1).

Baca Juga: MUI: Vaksin Sinovac Halal dan Suci

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga menyayangkan langkah pemerintah dalam agenda vaksinasi seakan melewati prosedur kesehatan. Hal ini semakin menambah keraguan sebagian masyarakat terhadap vaksin yang akan digunakan.

Pemerintah saat lakukan uji klinis fase 3 terhadap lebih dari 1500 relawan dengan vaksin Sinovac menyatakan akan menunggu hasilnya yang akan keluar di bulan Januari-Februari 2021 juga menunggu izin edar BPOM. Namun demikian hasil uji klinis belum keluar pemerintah sudah datangkan 3 juta vaksin dari Tiongkok. Bahkan saat ini sudah mulai didistribusikan ke berbagai daerah.

"Ini kan tidak sesuai dengan pernyataan pemerintah di awal. Saya kira ini bukan lagi misinformasi tetapi sudah masuk kategori mismanajemen," katanya.

Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini berharap pemerintah perlu segera memperbaiki kebijakan penanganan pandemi yang simpang siur. Termasuk juga memperkuat upaya sosialiasi dan edukasi melalui kementerian terkait untuk melakukan hal tersebut secara masif dan sistemik.

Menurut Sukamta, maksimalkan Kemnkominfo untuk berkomunikasi dengan rakyat. Pemerintah perlu segera ajak koordinasi semua kanal informasi baik media eletronik, media cetak, media online. Tambah frekuensi komunikasi, perbanyak konten-konten kreatif untuk edukasi dan sosialisasi. Gunakan semua influencer dengan berbagai latar belakang.

"Ini penting untuk menguatkan kembali kedisiplinan masyarakat lakukan 3M, juga mengatasi hoaks soal Covid. Jangan sampai PSBB yang dilakukan sia-sia karena lemahnya komunikasi," pungkasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

https://www.youtube.com/watch?v=c6Q5CX4rNmA