Fokus JR di MK, ICW Enggan Bahas Sosok Calon Dewan Pengawas KPK

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih memproses bakal calon Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama-nama sosok Dewas belum terungkap menjelang dua pekan pelantikan pimpinan KPK periode 2019-2024.

Menanggapi hal ini, Indonesia Coruption Watch (ICW) memilih tak membahas terkait siapa yang pantas mengisi Dewas KPK. Koordinator ICW, Adnan Topan Husodo menyampaikan, pihaknya hingga kini masih berjuang untuk judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan UU KPK yang disahkan DPR ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Saat ini ICW masih fokus dengan pengajuan judicial review (JR) atas UU KPK yang baru di MK, jadi kami abaikan saja informasi terkait Dewas KPK. Bagi kami, perjuangannya ada di level judicial review," kata Adnan dikonfirmasi, Minggu (8/12).

Adnan menegaskan, ICW menolak adanya konsep Dewas KPK. Adnan berpendapat, meskipun anggota Dewas KPK akan diisi oleh pegiat antikorupsi, namun menurut dia tetap tidak akan mengubah keadaan.

Oleh karenanya, Adnan menyebut masyarakat bisa menilai efektivitas keberadaan Dewas KPK. "Apakah akan membantu negara ini untuk memberantas korupsi secara lebih efektif atau tidak?" jelas Adnan.

Untuk diketahui, Dewas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK. Ketua dan anggota Dewas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi.

Namun, untuk pembentukan Dewas yang pertama ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung. Dewan Pengawas KPK bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberi izin penyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pemilihan Dewan Pengawas. Menurutnya, KPK hanya sebagai pelaksana Undang-Undang.

"KPK itu kan pelaksana Undang-Undang, kalau Undang-Undang sudah bunyi begitu, KPK kan harus melakukan," kata Agus di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (6/12).

Agus menyampaikan, lembaga yang dipimpinnya tidak memberikan rekomendasi nama dan kriteria terkait siapa yang cocok untuk mengisi posisi Dewan Pengawas. Menurutnya, pihaknya hanya melakukan transisi terkait diterapkannya UU KPK hasil revisi.

"Yang sekarang kita lakukan adalah hari ini intensif rapat transisi, antara lain misalkan kita menyusulkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) supaya status (pegawai) KPK jelas, mudah-mudahan bisa segera kita sampaikan," tukas Agus.