Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Rp 71,4 T

JawaPos.com – Sebagian besar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ternyata tidak mengalir ke lembaga atau organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi. Jumlahnya mencapai Rp 61,258 triliun. Atau mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan yang mengalir ke lembaga resmi sebesar Rp 10,2 triliun.

Dana ZIS tersebut merupakan akumulasi sepanjang 2020. Informasi itu disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat Tahun 2021 di Jakarta kemarin (5/4). Data lain yang disampaikan Ma’ruf adalah potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 327,6 triliun. Jauh lebih besar daripada realisasi penghimpunan sebesar Rp 71,4 triliun. Potensi zakat yang besar itu berasal dari sejumlah jenis zakat. Di antaranya zakat perusahaan Rp 144,5 triliun serta zakat penghasilan dan jasa Rp 139,07 triliun.

”Berdasar data tersebut, dapat kita simpulkan, OPZ belum mampu memengaruhi mereka yang sudah berzakat untuk menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi,” ujar Ma’ruf. Selain itu, pengelola zakat belum dapat memengaruhi atau memfasilitasi umat yang belum berzakat untuk berzakat.

Ma’ruf berharap Baznas dapat terus meningkatkan kepercayaan masyarakat. Baik itu kepada muzaki (orang pembayar zakat) yang selama ini belum menyalurkan zakatnya ke OPZ resmi maupun kepada orang yang sama sekali belum membayar zakat. ”Salah satu hal yang harus diperbaiki adalah transparansi dan ketepatan sasaran dalam penyaluran atau distribusi zakat kepada para mustahik (orang penerima zakat, Red),” tuturnya.

Wakil presiden menambahkan, perlu ada inovasi pengumpulan zakat yang membuka ruang kepada muzaki perorangan untuk melaporkan penyaluran zakatnya kepada Baznas. Dengan demikian, laporan tersebut nanti dicatat sebagai bagian penerimaan zakat nasional.

Yang terjadi selama ini, sejatinya banyak masyarakat yang mengeluarkan zakatnya. Namun, penyalurannya dilaksanakan secara langsung kepada orang-orang di sekitar rumah atau lingkungannya. Skema seperti itu tidak tercatat dalam pengumpulan atau penyaluran zakat nasional di Baznas.

Ma’ruf juga menyampaikan, penyaluran zakat kepada mustahik perlu didukung basis data yang akurat. Dengan begitu, tidak terjadi tumpang-tindih dalam penerimaan bantuan. Baznas diharapkan berkolaborasi dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Koperasi dan UKM.

Mantan ketua umum MUI itu juga meminta Baznas mereplikasi praktik terbaik pengumpulan zakat. Lalu meminta adanya pengembangan inovasi dan digitalisasi zakat. ”Utamanya untuk mempermudah muzaki dalam menunaikan kewajiban zakatnya,” tutur Ma’ruf.

Baca juga: Potensi Zakat Nasional Tembus Rp 230 Triliun

Ketua Baznas Noor Achmad menjelaskan, Rakornas Zakat 2021 digelar untuk mendorong penguatan kelembagaan Baznas sebagai pengelola zakat nasional.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

https://www.youtube.com/watch?v=BNdq3G5VOPE