Usai Eksekusi Mati Tuti, Pemerintah Diminta Tolak Dubes Arab Saudi

JawaPos.com - Organisasi-organisasi yang bekerja untuk pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) dan buruh migran mengecam eksekusi hukuman mati terhadap Tuti Tursilawati, pekerja migran Indonesia asal Majalengka. Mereka menuntut pemerintah Indonesia untuk menolak seluruh utusan diplomatik Arab Saudi untuk Indonesia.

"Kami menuntut pemerintah Indonesia untu mem-Persona non Grata-kan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia," ucap Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant Care mewakili kelompok organisasi tersebut, melalui keterangan tertulis, Jumat (2/11).

Menurut kelompok organisasi ini, eksekusi mati terhadap Tuti yang merupakan korban kekerasan seksual merupakan bentuk pelanggaran HAM paling mendasar. Yakni, hak atas hidup. Mereka juga menilai Kerajaan Arab Saudi telah merendahkan martabat perempuan dalam kasus ini.

Atas dasar itu, mereka pun mendesak pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang uji coba pengiriman 30.000 pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi. Pemerintah Indonesia juga diharapkan lebih serius mengupayakan pembebasan ratusan buruh migran yang terancam hukuman mati di seluruh dunia.

Sebagai konsekuensi moral menentang hukuman mati, kelompok organisasi ini juga meminta pemerintah melakukan moratorium hukuman mati di Indonesia. "Segera menuntaskan reformasi tata kelola migrasi melalui pembentukan aturan turunan Undang-undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," ucap Anis.

Selain Migrant Care, tergabung dalam kelompok ini antara lain Kapal Perempuan, Jaringan Buruh Migran, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia, Human Rights Working Group, KontraS, serta Amnesty International Indonesia.

Selain itu ada juga Mahasiswa UI, JPIC Gembala Baik, Indonesia Migrant Union, Indonesia untuk Kemanusiaan, YAPESDI, KSBSI, Labor Institute Indonesia, Jala PRT, SPRT Sapulidi, Peace Leader Indonesia, ICJR, dan Koalisi Perempuan Indonesia.

Terakhir ada LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Garda BMI, Popular Youth, Akademi Kerakyatan, Perkumpulan Suara Kita, Sekolah Perempuan DKI Jakarta, KSPSI, FTKI Sarbumusi, Permampu, WALHI, HWDI, LPBH FAS, Institut Perempuan Bandung, dan jaringan Gusdurian.