Kondisi Darurat, 323 Dapur MBG Layani Warga Terdampak Bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar

JawaPos.com — Sebanyak 323 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), alias dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG), turut melayani masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menuturkan, dapur-dapur MBG di wilayah-wilayah yang terdampak bencana beralih fungsi menjadi penyedia makanan bergizi untuk para pengungsi.

Dari 323 SPPG yang beralih fungsi itu, sebanyak 109 di antaranya berada di Aceh, 148 SPPG di Sumatera Utara, dan 66 SPPG di Sumatera Barat.

"Terkait dengan tanggap bencana, Alhamdulillah di Provinsi Aceh ada 109 SPPG, di Provinsi Sumut ada 148 SPPG, di Provinsi Sumbar ada 66 SPPG. Total 323 SPPG yang dikonversi karena terdampak bencana," kata Dadan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12).

Dadan memastikan bahwa anggaran untuk SPPG-SPPG di wilayah terdampak bencana selalu tersedia sehingga dapat terus melayani masyarakat di masa tanggap darurat bencana.

"Kita pastikan seluruh virtual account di daerah bencana, kita pastikan selalu tersedia uangnya untuk bisa melayani masyarakat," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Dadan juga melaporkan bahwa sebanyak 17.555 SPPG telah berdiri di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Dapur-dapur MBG ini telah melayani 50,39 juta pelajar dan membuka lapangan kerja langsung untuk 741.985 orang. Program MBG juga melibatkan 41.389 pemasok.

Serapan anggaran program MBG sampai hari ini mencapai Rp 58 triliun atau 81 persen dari pagu. Hingga akhir Desember ini, 19.000 SPPG baru akan berdiri.

Dorong SPPG Bertransformasi
Plt. Deputi Promosi dan Kerja Sama Badan Gizi Nasional, Gunalan, menyampaikan bahwa bencana besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera dan daerah lain menunjukkan betapa rapuhnya sistem pangan apabila terlalu bergantung pada pasokan dari luar wilayah.

Dalam kondisi darurat, ketika akses distribusi terputus, dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dituntut mampu bertransformasi menjadi dapur tanggap bencana yang mengandalkan kekuatan sumber daya lokal.

Menurutnya, keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam penyediaan bahan pangan menjadi kunci utama keberlanjutan Program MBG, baik pada situasi normal maupun pascabencana.

"Kedekatan UMKM dengan sumber produksi lokal memungkinkan rantai pasok yang lebih pendek, adaptif, dan tangguh, sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah dalam menghadapi bencana," ujarnya pada kegiatan bertema “Kolaborasi UMKM dan Kelompok Masyarakat sebagai Pilar Ketahanan Penyediaan Pangan Bergizi di Tengah Risiko dan Dampak Bencana”. Yang di gelar di Bandung, Jawa Barat, Minggu (14/12).

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa wilayah yang telah memaksimalkan peran UMKM lokal memiliki stabilitas pasokan yang lebih baik dibanding daerah yang masih bergantung pada pasar besar dan ritel modern.

Hingga 13 Desember 2025, jumlah SPPG operasional secara nasional telah mencapai 17.362 unit, melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat. Di Jawa Barat, terdapat 3.959 unit SPPG dengan penerima manfaat lebih dari 11 juta jiwa, di mana sekitar 85 persen perputaran dana SPPG kembali ke pemasok dan masyarakat lapisan bawah. Capaian ini menunjukkan dampak ekonomi yang nyata, meski penguatan aspek produksi bahan baku di tingkat lokal masih perlu terus didorong.

Melalui Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 244 Tahun 2025, juknis pelaksanaan Program MBG telah direvisi dengan penegasan bahwa belanja bahan baku diprioritaskan melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal. Kebijakan ini menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam sistem pangan nasional sekaligus pilar ketahanan pangan saat terjadi bencana.