Penyusutan Lahan Hutan di Jatim dan Jateng Melebihi Luas Singapura, Ada Potensi Banjir Bandang

JawaPos.com - Potensi banjir bandang akibat berkurangnya tutupan lahan hutan tak hanya terjadi di pulau-pulau di luar Jawa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng) juga memiliki potensi bencana serupa. 

Pe‌nyebabnya, terjadi pengurangan tutupan hutan yang signifikan di dua provinsi tersebut. Bahkan, luas hutan yang menyusut melebihi luas Singapura yang hanya sekitar 73 ribu hektare. Di Jatim, tutupan hutan pada 2014 tercatat 1,367 juta hektare. Namun hingga akhir 2023, terjadi penurunan hingga 123 ribu hektare sehingga totalnya menjadi 1,244 juta hektare. 

Kondisi lebih parah terjadi di Jateng. Pada 2014, tutupan hutannya mencapai sekitar 776 ribu hektare. Namun hingga 2023, luas tersebut berkurang menjadi sekitar 656 ribu hektare—susut lebih dari 120 ribu hektare. 

Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah menyebut data tersebut menunjukkan pemerintah belum memiliki arah pengelolaan hutan yang jelas. Salah satu contoh adalah kemudahan aturan pembukaan hutan untuk perkebunan sawit. ”Jadinya sudah bukan hutan yang pohonnya besar-besar dan keras, tapi hutan sawit," ujarnya. 

Dia menyebut kondisi itu ironis, sebab sejumlah negara seperti Malaysia sudah tidak lagi melakukan ekspansi sawit, sehingga investor dari negara tersebut justru beralih mendanai sawit di Indonesia. 

Baca Juga: Polda Riau Salurkan Peralatan 3.459 Pemulihan Bagi Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera

Lina juga menyoroti pembukaan lahan untuk food estate. Menurutnya, pembukaan lahan tersebut kerap diikuti pembabatan pohon keras. Di daerah sentra beras seperti Karawang, banyak lahan pertanian disulap men‌jadi pabrik atau perumahan. 

Dia menegaskan bencana banjir bandang di Sumatera bukan disebabkan perusakan hutan dalam satu atau dua tahun terakhir. ”Tetapi akumulasi pengelolaan hutan yang berjalan beberapa tahun ke belakang,” katanya. 

Respons Pemerintah

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan komitmennya menjaga hutan Indonesia. Dia mengungkapkan amanah Presiden Prabowo kepadanya adalah menjaga hutan dan berani menindak pelanggaran. ”Sejak awal menjabat, pesan Presiden cuma satu: jaga hutan, dan harus berani,” katanya. 

Prabowo, lanjutnya, meminta agar Kemenhut berhati-hati dalam menerbitkan izin pemanfaatan hutan (PBPH). Pihak yang me‌ngantongi PBPH dapat mengelola hutan sesuai izin. 

Raja mengungkapkan selama menjabat, tidak ada satu pun izin PBPH baru untuk usaha penebangan yang ia keluarkan. 

Dia menambahkan, penegakan hukum terus berjalan. Pada Februari lalu, 18 izin PBPH dicabut akibat pelanggaran. Dalam waktu dekat, Kemenhut juga akan mencabut 20 izin PBPH di Aceh, Sumbar, dan Sumut karena pengelola berkinerja buruk.