Gelar Rakor, Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri Dukung Koperasi Merah Putih

JawaPos.com - Direktorat Toponimi dan Batas Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Pemenuhan Data Pembinaan Lingkup Toponimi dan Batas Daerah, Pulau, dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan (WAP), di Jakarta, Rabu (13/11).

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dalam sambutannya menyampaikan bahwa data kewilayahan yang valid adalah prasyarat dasar dalam perencanaan pembangunan nasional, termasuk dalam mendukung penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.

“Program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada identitas wilayah yang jelas dan terverifikasi. Data toponimi, batas daerah, pulau, dan kode WAP yang kita fasilitasi dalam rakor ini akan menjadi basis informasi yang solid bagi perencanaan, penargetan, serta evaluasi program tersebut di tingkat kecamatan,” ujarnya.

Ia menambahkan, keakuratan data kewilayahan bukan hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga menentukan ketepatan sasaran kebijakan di lapangan.

Rakor tersebut menghasilkan sejumlah komitmen bersama yang menjadi rekomendasi tindak lanjut bagi seluruh pihak terkait. Komitmen tersebut antara lain percepatan validasi data toponimi dan batas daerah di wilayah-wilayah yang masih menghadapi kendala administrasi.

Selain itu, disepakati optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya Sistem Informasi Geografis (SIG), untuk memvisualisasikan data kewilayahan secara interaktif dan mudah diakses oleh pemerintah daerah pembina koperasi.

Rakor juga mendorong pembentukan tim kerja lintas sektor guna memastikan data kewilayahan terintegrasi dengan data kependudukan serta data sektoral lain yang relevan dengan pengembangan koperasi.

Dengan adanya fasilitasi pemenuhan dan integrasi data tersebut, pelaksanaan program Kecamatan Pembina Koperasi Merah Putih diharapkan dapat berjalan lebih efektif, akurat, dan tepat sasaran.

Dalam penutupan kegiatan, Direktur Toponimi dan Batas Daerah Kemendagri, Raziras Rahmadillah menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program Kementerian Koperasi.

Ia menyebutkan, Kementerian Koperasi saat ini tengah menjalankan program Business Assistant (BA) bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai upaya mendorong koperasi agar semakin profesional dan berkelanjutan.

“Percepatan penegasan batas daerah, kejelasan data toponimi, serta kode dan data wilayah administrasi pemerintahan akan memberikan kepastian lokasi dan wilayah operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” ujar Raziras.

Menurutnya, kejelasan data kewilayahan juga akan mendukung kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pembinaan, serta mendorong kemandirian koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Rakor tersebut menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan penguatan data kewilayahan berjalan beriringan dengan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Pemerintah berharap upaya penguatan data ini dapat menjadi fondasi bagi terciptanya koperasi yang benar-benar berdaya saing dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.