Muhaimin Yakin Kenaikan Dana Desa Mampu Hilangkan Kemiskinan Ekstrem

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menyatakan, desa mampu jadi garda terdepan pembangunan nasional, termasuk dalam mencapai target nol persen kemiskinan ekstrem. Menurutnya, semua pengampu desa harus berkomitmen memperjuangkan perombakan kebijakan program dan anggaran agar menyatu menjadi kenaikan dana desa sebesar Rp 5 miliar perdesa.

“Saat ini tidak ada tokoh yang menolak kesuksesan desa dalam mengelola dana desa. Semua tokoh percaya terhadap desa. Karena itu, saat inilah muncul peluang yang besar untuk meningkatkan dana desa, dari rata-rata Rp 1 miliar perdesa tahun ini, kelak menjadi Rp 5 miliar perdesa,” kata pria yang karib disapa Cak Imin kepada wartawan, Sabtu (27/5).

Pernyataan ini disampaikan Cak Imin saat sosialisasi tata kelola pemanfaatan dana desa di Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat (26/5). Cak Imin menyebut, pembangunan selama delapan tahun perjalanan implementasi Undang-Undang tentang Desa sejak 2015-2022, telah memunculkan hasil-hasil yang menggembirakan dan berkelanjutan.

Terhitung pada 2015-2023, sebanyak Rp 537 triliun dana desa telah disalurkan dengan rata-rata Rp 1 miliar per desa setiap tahun. Secara umum, telah terjadi dampak positif dana desa untuk kemajuan desa sangat tertinggal. Sebab, pada 2018 terdapat 14.047 desa yang statusnya sangat tertinggal, ia bersyukur pada 2022 jumlahnya menurun drastis menjadi 4.365 desa.

Ia pun mengungkapkan, hasil pemanfaatan dana desa telah diakomodir untuk pembangunan desa, seperti jalan desa, jembatan, pasar desa, kegiatan Bumdesa, tambatan perahu, embung, saluran irigasi, talut (penahan tanah), sarana olah raga, air bersih, MCK dan lainnya. Bahkan, desa juga mampu menggerakkan perekonomian melalui BUM Desa dan BUM Desa Bersama.

"Saat ini telah terbentuk lebih dari 60 ribu BUM Desa dan BUM Desa Bersama dengan aset keseluruhan lebih dari Rp 12 triliun. Dalam perputaran aset tersebut, terdapat peran kelompok pemanfaat pinjaman dana bergulir sangat penting, yakni Kelompok Simpan Pinjam Perempuan, yang beranggotakan ibu-ibu dalam keluarga miskin produktif," ungkap Cak Imin.

Ketua Umum PKB ini menyatakan, dalam mengejar target kemiskinan ekstrem nol persen, diperlukan perombakan total strategi pemberantasan kemiskinan. Selain itu, konsolidasi program dan pendanaan yang tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga harus dikonsolidasikan menjadi satu program pemberantasan kemiskinan atau kemakmuran desa, kemudian yang dialokasikan pada dana desa.

Cak Imin mencontohkan, konsolidasi anggaran ketahanan pangan 2023 lebih dari Rp 100 triliun, perlindungan sosial Rp 476 triliun, dan subsidi ketahanan energi Rp 341 triliun. Ia menyebut, basis sasaran program yang disepakati dalam musyawarah desa, yakni dalam kondisi miskin dan miskin ekstrem.

“Kita dapat mencontoh Kemendes PDTT yang berhasil mendorong Daulat Data Desa. Saat ini desa sudah memiliki data warga dan data wilayah yang dikelola sendiri oleh masing-masing desa, yang dikenal dengan data SDGs Desa" pungkasnya.