DPR Minta MK Dengar Aspirasi Publik Tak Ubah Sistem Pemilu Proporsional Terbuka

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memberikan keterangan di sela-sela Rapimnas Partai Gerindra di SICC, Sentul, Bogor, Jumat (12/8). Foto: Muhammad Ridwan/JawaPos.com

JawaPos.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta Mahkamah Konstitusi (MK) mendengar aspirasi publik untuk tidak mengubah sistem Pemilu proporsional terbuka, menjadi proporsional tertutup. Mengingat, delapan fraksi di DPR sepakat untuk tidak mengubah sistem pemilu.

Adapun delapan fraksi di DPR yang tegas ingin tetap sistem pemilu proporsional terbuka di antaranya Fraksi Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, PAN, PKS, Partai NasDem dan PKB.

"Harapan kita kepada hakim MK yang ktia sama-sama hormati, marilah kemudian mendengarkan aspirasi sebagian besar masyarakat yang kemudian diwakili oleh para wakil rakyat di DPR. Seperti kita sama-sama tahu delapan fraksi mengharapkan sistem proporsional terbuka," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/5).

Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini mengharapkan, MK bisa mendengar aspirasi publik tersebut. Terlebih, saat ini proses tahapan Pemilu 2024 tengah berjalan.

Mudah-mudahan ini para hakim MK yang terhormat mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang diwakili oleh fraksi-fraksi di DPR," tegas Dasco.

Meski demikian, Dasco memastikan akan menghormati setiap putusan MK. Sebab, jika sistem pemilu diubah akan berdampak pada penyelenggara pemilu dan juga partai politik.

"Ya kan itu keputusan MK adalah final dan mengikat. Sehingga langkah-langkah selanjutnya perlu nanti kalau seandainya terjadi itu perlu dipikirkan lagi oleh teman-teman di DPR," pungkas Dasco.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menyidangkan pemeriksaan judicial review soal sistem pemilu. MK dalam waktu dekat, akan memutuskan nasib sistem pemilu 2024, apakah proporsional terbuka atau proporsional tertutup.

Editor: Dimas Ryandi