Respons Menko Polkam ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin soal Konsultasi 4 Jenderal TNI ke Polda Metro Jaya Terkait Ferry Irwandi

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Ad Interim Sjafrie Sjamsoeddin mengakui bahwa dirinya sudah mengetahui ada 4 jenderal TNI mendatangi Polda Metro Jaya pada Senin (8/9).

Namun, Sjafrie enggan banyak komentar mengenai aktivitas mereka yang menyoal konten kreator Ferry Irwandi.

Menurut dia, hal itu sudah menyangkut urusan operasional TNI di bawah Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. 

Hal itu ditegaskan oleh Sjafrie saat menjawab pertanyaan dari awak media pada Selasa (9/9). Sjafrie menyampaikan bahwa sebagai menko polkam ad interim, dia hanya mengurusi persoalan-persoalan yang bersifat kebijakan di tataran nasional.

Urusan operasional diserahkan secara penuh kepada pimpinan kementerian dan lembaga, termasuk TNI.

 ”Itu (4 jenderal TNI datangi Polda Metro Jaya) operasional, silakan ke panglima TNI yang menangani operasional. Kalau yang berhubungan dengan kebijakan nasional boleh tanya sama saya,” kata dia. 

Kedatangan 4 jenderal TNI ke Polda Metro Jaya dilakukan untuk berkonsultasi terkait dengan temuan pelanggaran aturan pidana oleh Ferry Irwandi.

Pusat Siber (Satsiber) TNI menyatakan bahwa berdasar hasil patroli siber, mereka menemukan dugaan pelanggaran aturan pidana yang dilakukan CEO Malaka Project itu. Sehingga para jenderal itu berkonsultasi dengan kepolisian.

”Saya nonton di televisi, tapi saya serahkan kewenangan itu kepada panglima TNI. Kita mempunyai strata-strata pendelegasian kewenangan,” lanjut Sjafrie.

Meski begitu, Sjafrie memastikan bahwa pemerintah akan selalu menjalin komunikasi yang baik. Termasuk dengan pihak-pihak yang selama ini terus menyuarakan kritik dan aspirasi.

Hal itu merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memberikan ruang dialog kepada seluruh lapisan masyarakat.

”Kami melakukan dialog dengan seluruh masyarakat yang ada, yang mungkin mempunyai pikiran-pikiran yang perlu mendapatkan respons komunikasi, agar kita semuanya mendapatkan pemikiran yang sama. Bagaimana menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” imbuhnya.